PRABUMULIH – Reformasi kelembagaan Polri kini memasuki fase baru berbasis riset nasional. Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri turun langsung ke wilayah jajaran Polda Sumatera Selatan guna menguji efektivitas pelaksanaan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) di tingkat kewilayahan serta optimalisasi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan penelitian dilaksanakan di Polres Prabumulih, Selasa (3/3/2026), sebagai bagian dari arsitektur besar reformasi Polri yang menekankan pendekatan berbasis data, evaluasi ilmiah, dan penguatan kelembagaan presisi.
Uji Efektivitas Fungsi Tipikor
Kapolres Prabumulih, AKBP Bobby Kusumawardhana, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin langsung diskusi strategis bersama Ketua Tim Puslitbang Polri, KBP Yudi Chandra E, S.I.K., M.H. Dalam forum tersebut, jajaran Polres memaparkan praktik pelaksanaan tugas, tantangan di lapangan, serta kebutuhan penguatan fungsi Tipikor.
Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data administratif, melainkan mengkaji secara komprehensif tiga aspek utama, yaitu:
Kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) penyidik Tipikor
Transformasi mindset serta penguatan budaya integritas
Struktur kelembagaan dan efektivitas koordinasi antarunit
Pendekatan ini menempatkan satuan kewilayahan sebagai simpul strategis dalam sistem pemberantasan korupsi nasional.
“Reformasi harus berbasis data dan evaluasi ilmiah. Kami membuka ruang diskusi seluas-luasnya agar fungsi Tipikor di kewilayahan semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas AKBP Bobby Kusumawardhana.
Dukungan terhadap Program MBG
Selain fungsi Tipikor, penelitian juga mengkaji peran Polri dalam mendukung implementasi program MBG sebagai bagian dari strategi ketahanan gizi nasional menuju Indonesia Emas.
Keterlibatan unsur akademik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam penelitian ini memperkuat validitas dan integritas hasil kajian, sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar berbasis metodologi ilmiah dan kebutuhan riil di lapangan.
Reformasi Terarah dan Terukur
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penelitian Puslitbang Polri merupakan langkah konkret untuk memastikan reformasi berjalan secara sistematis dan terukur.
“Reformasi Polri bukan sekadar retorika. Setiap fungsi, termasuk Tipikor di kewilayahan, harus berbasis riset dan terukur. Wilayah Sumsel menjadi bagian penting dalam penguatan sistem nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap program MBG menunjukkan bahwa peran Polri tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga dalam menjaga stabilitas dan mengawal kebijakan strategis negara di daerah.
Melalui pendekatan riset nasional ini, reformasi Polri diharapkan semakin presisi, adaptif, dan responsif dalam menjawab tantangan pemberantasan korupsi serta mendukung program prioritas pemerintah secara berkelanjutan.(yes I)
