Suarautara.com, Banggai – Pemerintah Kabupaten Banggai terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Pemkab Banggai dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
Kegiatan yang dilaksanakan secara zoom meeting tersebut dihadiri langsung oleh Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, H. Damri Dayanun, S.H., M.H., mewakili Bupati Banggai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara berlangsung Rabu (15/10/2025).
di Ruang Rapat Khusus Setda Banggai.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai, Kepala Kantor Pajak Pratama Luwuk, Kabag Kerja Sama Setda Banggai, serta sejumlah undangan dari unsur pemerintah daerah dan instansi terkait.
Penandatanganan PKS tersebut merupakan bagian dari kerja sama tripartit antara DJP, DJPK, dan pemerintah daerah yang melibatkan 109 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa kerja sama ini telah lama berjalan dalam bentuk pertukaran data dan informasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 228.
Data dan informasi tersebut telah dimanfaatkan secara optimal untuk menguji kepatuhan formal dan material wajib pajak, serta pengawasan terhadap pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak atas belanja yang bersumber dari APBD,” jelas Bimo.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat rekonsiliasi dan konfirmasi status wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak di daerah.
Melalui kerja sama tersebut, diharapkan Pemkab Banggai dapat semakin optimal dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui sinergi data dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.( AM’oks69 )
