Suarautara.com, Banggai – Pemerintah Kabupaten Banggai bersama Kejaksaan Negeri Banggai menggelar Malam Ramah Tamah dan Silaturahmi menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tengah, N Rahmat R, S.H., M.H bersama Ketua IAD Wilayah Sulawesi Tengah, Ny. Mila Rahmat, Rabu malam (24/9/2025) di Hotel Santika Luwuk.
Kedatangan Kajati Sulteng di Luwuk sebelumnya disambut hangat jajaran Pemkab Banggai, Forkopimda, serta Kejari Banggai.
Proses penjemputan berlangsung penuh keakraban sebagai bentuk penghormatan kepada rombongan Kajati.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara ramah tamah tersebut menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara Pemda Banggai dan Kejaksaan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dalam mendukung penegakan hukum, stabilitas keamanan, dan pembangunan daerah.
Hadir dalam kegiatan itu Bupati Banggai Ir. H. Amirudin, MM., AIFO, unsur Forkopimda, Bupati Banggai Kepulauan, Bupati Banggai Laut, para Kepala Kejari se-Banggai Raya, Sekretaris Daerah, serta para kepala OPD.
Kepala Kejari Banggai, Anton Rahmanto, S.H., M.H, dalam laporannya menyampaikan capaian kinerja Kejari Banggai sepanjang tahun 2025, termasuk kontribusinya dalam mendukung Pemkab Banggai dan stakeholder lainnya.
Bupati Amirudin dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan berharap Kajati Sulteng juga berkesempatan berkunjung ke Banggai Kepulauan dan Banggai Laut.
Kami ini Banggai Bersaudara dengan karakteristik masing-masing, semoga Pak Kajati bisa melihat langsung potensi di Bangkep dan Balut,” ucapnya.
Sementara itu, Kajati Sulteng N Rahmat R memberikan apresiasi atas sambutan hangat Pemkab Banggai.
Menurutnya, wilayah Banggai Raya memiliki potensi luar biasa dari sisi sumber daya alam, budaya, hingga posisi strategis.
Sinergi antar pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat adalah kunci menjaga stabilitas, keamanan, dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Acara ditutup dengan suasana penuh keakraban, menegaskan bahwa kebersamaan antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi modal utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat. ( AM’oks69 )






















