SUARAUTARA, Buol – Ketua Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Srikandi Batalipu, S.Sos, M.AP menghadiri pelatihan Tenaga kerja Konstruksi di Hotel Sri Utami, Kamis 10 Oktober 2022.
Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari (10-11/11) ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Buol bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dihadiri oleh Pihak Kantor BPJS Ketenagakerjaan Buol, Staf ahli Pemkab Buol, Amir Togila, S.Ag, Komisi III DPRD Buol, Asisten II Setkab, Drs.Arianto, Rioeh, M.Si, sejumlah Pimpinan OPD, Para Pejabat Struktural Lingkup Dinas PUPR Buol dan Para Tenaga Kerja Konstruksi SE Kabupaten Buol sebagai peserta pelatihan.
Penjabat Bupati Buol yang diwakili Kadis PUPR, Fresa S.T saat memberikan sambutan yang pada intinya berharap dalam pelatihan ini para tenaga kerja Konstruksi dalam hal ini para tukang dapat meningkatkan kwalitas kerja dan keselamatan Kerja.
Berikut Ketua Dewan Pertukangan Nasional Kabupaten Buol yang juga menjabat Sebagai Ketua DPRD Buol, Srikandi Batalipu, S.Sos, M. AP dalam Sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakan upaya Bersama Kita dan Kerja Nyata untuk membangun kejayaan pembinaan konstruksi nasional serta dapat menjadi konstribusi positif kita semua stakeholder dalam menjawab tantangan dan tuntutan pembangunan infrastruktur yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Kata Srikandi, Sektor Jasa Konstruksi tidak dapat dipandang hanya sebagai sebuah upaya pengadaan, pengelolaan semata. Namun merupakan sebuah mata rantai ekonomi (life cycle) yang memiliki peran strategis dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian Negara dan saling berkaitan mulai dari rantai pasok hingga menjadi bangunan fisik yang dapat menjadi pemersatu dan mengatasi kesenjangan (disparitas) yang ada di Wilayah NKRI. Setiap karyanya dituntut mampu memberikan nilai tambah yang dilandasi atas asas profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Saat ini kami sangat bangga dan berterima kasih atas antusiasme yang disampaikan oleh seluruh pemangku kepentingan terhadap ditetapkannya UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai pembaharuan dari UU Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999, ucap Ketua DPN Buol.
Menurutnya, UU ini lahir sebagai upaya untuk menjawab tantangan jasa konstruksi yang berubah sejalan dengan perkembangan dunia konstruksi yang terbuka menuju industri konstruksi yang berkelanjutan khususnya terhadap penyediaan tenaga kerja konstruksi.
Berikut, Secara Khusus UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mempertegas kembali pembagian wewenang dalam sub urusan jasa konstruksi yang disampaikan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu juga sebagai perubahan sistem delivery, menurut Srikandi, pembinaan konstruksi yang menjadi tuntutan dalam penyelenggaraan good governance dan good coorporate governance.
Diharapkan kehadiran UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi merupakan jawaban atas kebutuhan tata kelola dan dinamika pengembangan jasa konstruksi. UU Jasa Konstruksi ini tidak lagi berorientasi hanya kepada urusan bidang ke-PU-an tetapi mencakup seluruh sektor dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Indonesia secara utuh.
“Dan tentunya UU Jasa Konstruksi ini menjadi dasar arahan kebijakan pembinaan konstruksi nasional.
Saudara dan hadirin yang berbahagia,” terangnya.
Dikesempatan itu Srikandi Batalipu
menyampaikan beberapa point penting yang mendasar dan memberikan perubahan atas UU Jasa Konstruksi sebelumnya. Yakni :
1. adanya perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Yaitu adanya kesetaraan antara pengguna dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan konstruksi.
2. adanya peran yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan jasa konstruksi.
3. adanya perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dalam bekerja di bidang jasa konstruksi, termasuk pengaturan badan usaha asing di Indonesia.
4. adanya tuntutan jaminan mutu pekerjaan konstruksi melalui proses sertifikasi dan penjaminan pekerjaan yang juga berdampak pada perbaikan sistem remunerasi bagi penyelenggara jasa konstruksi.
5. adanya keterbukaan informasi melalui sistem informasi yang terintegrasi sebagai data dan informasi bagi upaya pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.
6. adanya peran masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.
Lanjut Srikandi, Aspek penting lainnya dari pengembangan jasa konstruksi yang belum cukup ditekankan dalam Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi ini adalah keberadaan pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, dan penjaminan akuntabilitas publik karena produk konstruksi sebagian besar terkait langsung dengan kepentingan publik.
“Dikesempatan yang berbahagia ini saya ingin menggarisbawahi mengenai pembagian peran yang lebih jelas antara pemerintah pusat, daerah dalam sub urusan bidang jasa konstruksi sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,”Imbuh Srikandi Batalipu.
Sementara menurutnya, Pemerintah provinsi memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.
Sedangkan pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota, penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
Pembagian wewenang ini kata Srikandi bukan dimaknai sebagai pelepasan tanggungjawab pemerintah pusat terhadap pembinaan konstruksi di daerah. Tetapi lebih pada memperluas dan mempercepat pelaksanaan pembinaan konstruksi nasional. Kita akan selalu berkolaborasi dan bersinergi dalam menjawab tantangan besar pembinaan konstruksi kedepannya.
“Terkait dengan hal itu semua, Saya kembali ingatkan bahwa pencapaian atas visi dan misi pembinaan konstruksi yang ditugaskan kepada kita bersama tidaklah mudah dan membutuhkan kerjasama dan sistem yang kuat dengan tata kelola dan tata laksana yang prima,”tegasnya .
Kunci keberhasilan pembinaan konstruksi bukan hanya milik Dinas PUPR melalui Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan semata, namun juga tergantung para stakeholder yang memiliki peran masing-masing,”tambahnya.
Berikut Pemerintah Daerah melalui Bidang Bina Konstruksi memiliki target menjalin hubungan kerjasama strategis dengan Perguruan Tinggi, LPJK, Asosiasi, dan lain lain.
Olehnya kata dia, hubungan positif antara Pemerintah Daerah dengan stakeholder pembinaan konstruksi nasional harus terus di bangun.
Maka adanya pemahaman bersama mengenai pengetahuan dan informasi pembinaan konstruksi kepada seluruh mitra kerja pembinaan konstruksi dapat menjadi tolak ukur keberhasilan Bina Konstruksi dalam mencapai outcome Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol.
Diakhir Sambutannya, Ketua DPN Srikandi Batalipu berpesan agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berkonstribusi terhadap pencapaian visi misi dan outcome bagi penyediaan Jasa Konstruksi.
Dikesempatan baik itu Srikandi Batalipu menyampaikan beberapa hal, yaitu:
Pertama, Kami sangat berharap seluruh stakeholder pembinaan konstruksi di pusat dan daerah dapat menjadi pioner perubahan dan menjadi asosiasi yang mampu memberikan nilai tambah bagi industri konstruksi Indonesia khususnya di Kabupaten Buol.
Kedua, Kita juga berharap dengan terlaksananya uji sertifikasi ini dapat memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan jasa konstruksi yang kokoh, andal, berdaya saing, berkualitas dan berkelanjutan terutama di Kabupaten Buol.
Ketiga, Kita juga berharap dengan terlaksananya uji sertifikasi ini secara langsung maupun tidak langsung mampu menyiapkan tenaga kerja konstruksi yang terampil dan handal sehingga dapat mengisi lapangan pekerjaan terutama dalam bidang konstruksi di Kabupaten Buol.
Ke empat, Perlindungan tenaga kerja konstruksi menjadi prioritas kami dengan mengusulkan pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat dianggarkan pada dana Desa untuk setiap desa yang ada di Kabupaten Buol.
Menutup sambutannya, Srikandi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara baik melaksanakan kegiatan ini. Sedangkan kepada seluruh Peserta, saya mengingatkan agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan seksama.
Usai menyampaikan sambutannya Ketua Dewan Pertukangan Nasional Kabupaten Buol menyerahkan secara simbolis plakat Kartu BPJS kepada Harianto, salah satu peserta pelatihan Tenaga Konstruksi.
