KOTAMOBAGU, SUARAUTARA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara (Sulut) lakukan kunjungan kerja ke Kota Kotamobagu, Minggu 3 September 2023.
Kunjungan kerja tersebut, dipimpin langsung Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulut, Ronald Lumbuun.
Kunjungan kerja kali ini, Kanwil Kementrian Hukum dan HAM mendatangi di dua tempat berbeda, yakni di Lembaga Lemasyarakatan dan proyek pembangunan kantor Imigrasi Kotamobagu yang saat ini sedang dikerjakan.
Terpantau media ini, kunjungan ke proyek pembangunan kantor Imigrasi kelas II Non TPI Kotamobagu, Kakanwil bersama rombongan lakukan pengecekan secara menyeluruh.
Kakanwil bersama rombongan terlihat mondar mandir dari depan hingga ke belakang konstrusi bangunan yang sementara dibangun.
Usai memantau progres pembangunan proyek senilai Rp 5 Miliard lebih itu, Kakanwil bersama rombongan langsung menuju Direksi keet bertemu pihak ke tiga atau kontraktor dan pengawas.
Saat diwawancarai, Kakanwil Ronald Lumbuun mengungkapkan kunjungan ini untuk memonitoring langsung progres proyek pekerjaan.
” Kunjungan kali ini untuk memonitoring langsung sudah sejauh mana progres pekerjaan yang dilakukan pihak kontraktor, dan saya melihat sejauh ini masih berjalan dengan baik,” Tutur Kakanwil.
Meski begitu, Iapun memberikan beberapa catatan terkait pembangunan proyek tersebut, yakni harus dilakukan penambahan tenaga kerja agar bisa selesai sesuai rencana.
” Pihak perusahaan harus menambah tenaga kerja agar bisa selesai tepat waktu mengingat waktu yang diberikan sesuai kontrak kerja sampai bulan November 2023 ini,” Tandasnya.
Kemudian lanjut Kakanwil, soal pabrikasi atau bahan bahan bangunan yang digunakan. Menurutnya Itu juga harus sesuaikan dengan mutu dan kualitas bahan agar kualitas bangunan bisa baik seauai dengan harapan.
” Kantor ini harus dikerjakan dengan baik agar hasil bangunannya berkualitas mengingat kantor imigrasi ini nantinya akan melayani lima daerah di Bolaang Mongondow Raya,” Tandas Kakanwil.
Iapun kembali menegaskan soal tenaga kerja, ia mengatakan apabila ada tenaga kerja yang suda tidak bisa dipakai maka pihak perusahan atau pengawas harus segera mencari pengganti yang lain agar proyek ini bisa berjalan maksimal.
” Intinya pekerjaan proyek ini bisa berjalan tepat waktu tepat mutu tepat biaya. Jadi kalau ada tenaga kerja yang suda tidak bisa dipakai maka pihak pengawas dan perusahan kontraktor harus segera mencari pengganti,” Tegasnya.
Samsu Melangi
