SUARAUTARA, Buol – Pelaksanaan Musda VI KNPI di kabupaten Buol, yang seyogyanya akan dilangsungkan pada Minggu 4 November mendatang mendapat respon dari pengurus cabang HMI Buol melalui ketuanya Rahmat Pontoh.
Dimana, menurutnya rencana pelaksanaan Musda KNPI tersebut merupakan suatu otentisitas pergolakan ide, gagasan dan juga pertarungan untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik. keamanan dan kelancaran kegiatan itu sudah menjadi tanggung jawab perangkat negara yang harus di laksanakan. Tidak perlu dibuat terlalu lebay.!.” ucap Rahmat Pontoh, melalui rilis yang diterima suarautara.com., Kamis (1/12/2022).
Menurutnya, Musda KNPI itu merupakan pertemuan seluruh OKP, pertemuan pimpinan OKP tidak perlu terlalu di khawatirkan lebih jika kemungkinan terjadi hal-hal yang sekiranya masih tetap pada koridor yang benar.
“ Kecuali ada hal-hal yg diluar prosedur seperti tidak melibatkan beberapa OKP, maka wajar Musda itu disiapkan pengamanan berlebihan. Tapi Musda seperti ini tidak sedap di pandang pada era keterbukaan, ini bukan zaman orde baru yang mesti perlu pengamanan tanpa dasar yang relevan dengan kondisi saat ini, ” tegas Rahmat.
Jika pengamanan ini di lakukan secara berlebihan, maka kemungkinan besar ini merupakan desain untuk memuluskan tujuan kepentingan sekelompok orang yang berambisi untuk merebut kekuasaan,” pungkasnya.
Sementara itu, ketua DPD Knpi Buol Budianto AR Su’a, S.Sos apa yang menjadi ketetapan organisasi baik dari tingkatan DPD I dan DPD II serta MPI, sudah menjadi ketetapan mutlak untuk dijalankan sesuai mekanisme organisasi, tidak ada lagi yang menjadi kendala dalam mensukseskan Musda.
” Kita sudah melakukan apa yang menjadi keinginan teman-teman OKP untuk tetap berjalan sesuai koridor dan aturan organisasi, jadi jangan ada lagi isu dan penggalangan opini publik, bahwa Musda kali ini di desain dan tidak berjalan sesuai aturan, semua telah kita lakukan untuk kemajuan organisasi pemuda di daerah ini, soal pengamanan, itu menjadi kewajiban mutlak dari seluruh kegiatan mengumpulkan masa untuk tetap melibatkan pihak kepolisian dalam hal menjaga stabilitas dan kemanan daerah,” tutup Budi Su’a.
[Zul/erpe]
