SUARAUTARA.COM, BOGOR – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah dasar di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi perhatian publik. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa anggaran makanan yang diterima siswa di sekolah, termasuk di SDN Cipayung, diduga tidak sampai Rp10 ribu per porsi, sehingga memicu berbagai pertanyaan dari masyarakat.
Program MBG sendiri merupakan program nasional pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah serta mendukung tumbuh kembang generasi muda. Program ini mulai dijalankan sejak 2025 dengan target jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia, mulai dari siswa PAUD hingga SMA, termasuk balita dan ibu hamil.
Namun dalam praktik di lapangan, sejumlah orang tua siswa mulai mempertanyakan kualitas menu makanan yang diberikan kepada anak-anak.
Beberapa wali murid menilai menu yang dibagikan kepada siswa terlihat sederhana sehingga menimbulkan keraguan apakah makanan tersebut sudah memenuhi standar gizi yang diharapkan.
“Kalau dilihat dari isinya, kami jadi bertanya-tanya apakah ini sudah dihitung kandungan gizinya atau belum,” ujar salah satu orang tua siswa di Bogor saat dimintai keterangan.
Selain kandungan gizi, orang tua juga mempertanyakan informasi mengenai besaran anggaran per porsi yang digunakan dalam program tersebut.
“Informasi yang kami dengar berbeda-beda. Kalau memang nilai per porsinya sekitar Rp10 ribu dari pemerintah, kami ingin tahu rinciannya seperti apa supaya jelas,” kata salah satu wali murid lainnya.
Standar Anggaran MBG Rp8.000 – Rp10.000
Berdasarkan penjelasan pengelola program MBG di beberapa wilayah, besaran anggaran memang dibagi dalam dua kategori porsi, yaitu Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar, tergantung usia penerima manfaat.
Porsi kecil biasanya diberikan kepada balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan siswa SD kelas rendah, sedangkan porsi besar diperuntukkan bagi siswa kelas tinggi hingga pelajar SMA.
Di wilayah Bogor sendiri, pengelola dapur MBG menyebut anggaran tersebut sudah mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Masyarakat Minta Transparansi
Meski demikian, sejumlah masyarakat berharap pelaksanaan program MBG dilakukan secara lebih transparan, terutama terkait komposisi menu, standar gizi, serta penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk setiap porsi makanan.
Menurut mereka, transparansi tersebut penting agar program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dapat berjalan sesuai harapan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga berharap pemerintah daerah dan pihak pengelola program dapat melakukan pengawasan secara berkala terhadap kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa.
Dengan pengawasan yang baik, program MBG diharapkan benar-benar mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah sekaligus mendukung terciptanya generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.***
