SUARAUTARA, BMR– Semrawutnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos) berdampak besar bagi warga masyarakat yang terdampak Covid 19 dan kenaikan harga BBM.
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan masyarakat terkait prosedur Penyaluran dana bantuan dari pemerintah ini.
Terkait permasalahan ini, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Aditya Anugerah Moha S.Ked (ADM) pun ikut angkat bicara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya ketika turun berinteraksi dengan warga masyarakat dirinya banyak menerima keluhan dari masyarakat dengan bermacam macam persoalan terkait Bansos dan BLT BBM.
” Di Desa Insil Baru saya menerima keluhan dari warga masyarakat yang layak menerima. Kasus di Desa Insil Baru ini ada seorang wanita parobaya namanya terdaftar sebagai penerima BLT BBM tetapi mirisnya dana tersebut tak bisa di cairkan di kantor pos dengan alasan namanya bermasalah padahal ibu tersebut layak menerima.
Ketika saya turun lagi di daerah lain tepatnya di kecamatan Lolayan kasus yang hampir sama pun terjadi. Bahkan ada ibu tua yang mengaku selama ini belum pernah menerima bantuan dari pemerintah walaupun dirinya di kategorikan layak menerima, ” Ucap ADM.
Memang sejak awal saya mengkhawatirkan data DTKS tersebut, pasalnya data itu diambil awal covid-19, sementara saat itu semua kena dampak Covid 19 tak kenal strata ataupun status sosial.
“Ini salah satu yang saya khawatirkan, data itu kan diambil awal pandemi covid, sehingga harusnya datanya di update setiap 3 bulan sekali untuk meminimalisir kekeliruan data. Kasihan kan masyarakat, Apalagi situasi saat ini masih dalam pemilihan ekonomi, ” Ujar ADM.
ADM menambahkan, Kesemrawutan data penerima bansos dan BLT adalah tanggung jawab Kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga bagi saya ini perlu di benahi dan harusnya validasi data penerima perlu di lakukan oleh kementerian sosial agar benar benar tepat sasaran.
ADM pun berharap persoalan ini harus di sikapi oleh semua pihak bahkan wajib di advokasi semua stakeholders dari level terbawah mulai dari Aparat desa, Pimpinan daerah dan pemerintah pusat.
Jangan sampai hanya persoalan validasi data lalu masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan pemerintah tidak bisa mencairkan dana bantuan tersebut, tentu sangat disayangkan, ” Ketus Mantan anggota DPR RI ini.
Berdasarkan data Kemensos, sebanyak 20,65 juta warga terdata sebagai penerima BLT BBM. Nilai BLT BBM untuk warga kurang mampi ini diberikan Rp.600.000 yang dibagi Rp150.000 per orang per bulan selama empat bulan pada periode September hingga Desember 2022.*
(Sko)
