Suarautara.com, Banggai – Penguatan koordinasi dan penyelarasan program menjadi perhatian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Banggai.
Dalam mendorong pembangunan sektor pertanian. Sebanyak 170 penyuluh pertanian dari berbagai kecamatan dikumpulkan dalam rapat koordinasi program strategis Kementerian Pertanian, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pertemuan Dinas TPHP Kabupaten Banggai tersebut secara resmi dibuka Kepala Dinas TPHP, Drs. Subhan Lanusi.
Rapat koordinasi ini menjadi ruang konsolidasi antara jajaran Dinas TPHP, penyuluh pertanian, serta perwakilan pemerintah pusat dan provinsi guna menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan program strategis pertanian tahun 2026 hingga agenda pembangunan berikutnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si., Ketua Kelompok Substansi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Deecy Kemur, M.Si.,beserta jajaran.
Turut hadir Sekretaris Dinas TPHP Hendra Yarno Saajat, S.P., M.P., Kepala Bidang Hortikultura Choirul Ashari Mambuhu, Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan (PSPP) Fadli Salawali, S.P., M.P., serta Ketua Tim Kerja (Katimker) Penyuluh Kabupaten Banggai, Akat Adi Wasono, S.P., M.Si.
Dalam arahannya, Subhan Lanusi menyoroti perubahan kewenangan penyuluh pertanian yang sejak Januari 2026 telah beralih ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian.
Selanjutnya, pada Januari 2027, pengelolaan penyuluhan akan berada dalam koordinasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP).
Meski terjadi perubahan kelembagaan, Subhan menegaskan bahwa koordinasi antara penyuluh dan Dinas TPHP Kabupaten Banggai tetap diperlukan, terutama dalam pelaksanaan program yang bersumber dari APBD maupun APBN.
Menurutnya, penyuluh masih memiliki peran penting dalam memberikan informasi teknis, menentukan calon petani dan calon lokasi (CPCL), serta memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.
Ia juga menyoroti persoalan bantuan pompa air yang belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan petani di lapangan.
Dari sekitar 350 unit bantuan pompa yang tersedia, menurut Subhan, persoalan ketersediaan sumber air menjadi salah satu kendala sehingga tidak semua bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Karena itu, ia mendorong penerapan sistem brigade alat dan mesin pertanian (alsintan) melalui pola pinjam pakai. Dengan sistem tersebut, pompa dapat dimanfaatkan secara bergantian sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.
Subhan juga mengingatkan agar setiap program bantuan maupun kegiatan pertanian tetap melibatkan penyuluh dalam proses koordinasi.
Baginya, pelaksanaan kegiatan tanpa komunikasi dengan jajaran penyuluh berpotensi menimbulkan persoalan, terutama terkait penentuan lokasi dan penerima manfaat.
“Setiap kegiatan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, tetap harus dikoordinasikan dengan penyuluh. Mereka mengetahui kondisi petani dan lokasi kegiatan di lapangan,” menjadi penekanan dalam arahannya.
Sementara itu, Ketua KTNA Kabupaten Banggai, Irwanto Kulap, yang juga menjabat Ketua Komisi II DPRD Banggai, menekankan pentingnya menempatkan petani sebagai subjek utama pembangunan pertanian.
Ia menyampaikan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian harus terlihat melalui kebijakan anggaran, penguatan kelembagaan, serta dukungan nyata terhadap kebutuhan petani.
Irwanto mengungkapkan, pada 2025 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp106 miliar untuk sektor pertanian melalui Dinas TPHP. Menurutnya, dukungan anggaran tersebut perlu diikuti dengan penguatan koordinasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani.
Ia juga mengungkapkan rencana pelatihan kepengurusan KTNA tingkat kecamatan yang ditargetkan berlangsung pada November 2026.
Penguatan kelembagaan tersebut diharapkan dapat memperlancar komunikasi antara kelompok tani, penyuluh, KTNA, dan Dinas TPHP.
Selain itu, Irwanto menyatakan komitmennya untuk mendorong dukungan terhadap kebutuhan petani, termasuk bantuan sarana produksi pertanian dan penguatan kelembagaan melalui dukungan anggaran yang tersedia.
Melalui rapat koordinasi ini, Dinas TPHP Kabupaten Banggai diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan penyuluh, meskipun terdapat perubahan kewenangan kelembagaan di tingkat pusat.
Sebab, keberhasilan program pertanian tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran dan jumlah bantuan yang disalurkan. Ketepatan penerima, kesesuaian lokasi, pemanfaatan sarana, serta pendampingan berkelanjutan kepada petani menjadi bagian penting yang harus dipastikan.
Dengan demikian, koordinasi lintas kelembagaan diharapkan tidak berhenti pada pertemuan formal, tetapi benar-benar berdampak terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Banggai.(AM’oks69).
