Suarautara.com, Banggai – Pembangunan Puskesmas Poh di Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, yang masuk dalam daftar paket strategis Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.
Lansung mendapat pengawalan khusus dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai melalui mekanisme Probity Audit.
Dalam pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan proyek tidak sekadar mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga harus memenuhi ketentuan administrasi, spesifikasi teknis, serta seluruh kewajiban yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak.
Sehingga langsung Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai melaksanakan Probity Audit dalam dua tahap, yakni pada akhir Juli dan awal Oktober 2026.
Didalam kegiatan pemeriksaan di lokasi pembangunan, tim Probity Audit dipimpin Inspektur Daerah Syafrullah Mambuhu selaku penanggung jawab, didampingi Furqan Djayamalinta sebagai wakil penanggung jawab.
Tim juga melibatkan Zulkifli Monoarfa sebagai Dalnis, Grifin Rengkuan selaku ketua tim, serta dua anggota, Irvan Setiawan dan Rusdi Manangkari.
Turut hadir dari jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, Plt Kepala Dinas Kesehatan Nurmasita Datu Adam bersama tim dan jajarannya.
Probity Audit tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai prosedur, prinsip, etika pengadaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, tim Inspektorat tidak hanya melakukan pemeriksaan dokumen administrasi, tetapi juga pemantauan langsung di lapangan dan wawancara dengan sejumlah pihak terkait.
Hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam laporan yang telah disampaikan kepada Dinas Kesehatan, pihak penyedia pekerjaan, serta konsultan pengawas.
Laporan tersebut memuat sejumlah catatan pemeriksaan, rekomendasi perbaikan, dan langkah tindak lanjut yang harus diperhatikan pihak terkait.
Namun, pengawasan terhadap proyek strategis tidak cukup hanya memastikan administrasi berjalan sesuai prosedur. Kesesuaian antara pekerjaan fisik dan spesifikasi dalam kontrak juga menjadi aspek penting yang harus dibuktikan di lapangan.
Terlebih, pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, kualitas konstruksi, volume pekerjaan, ketepatan waktu, hingga manfaat bangunan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak yang terlibat.
Selain pemeriksaan administrasi dan pemantauan lapangan, Inspektorat juga terlibat dalam sejumlah rapat bersama Dinas Kesehatan, penyedia, dan konsultan pengawas.
Keterlibatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan masukan sekaligus mendorong agar setiap catatan hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti.
Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat dilaksanakan oleh pihak terkait.
Pengawalan ini diarahkan untuk memastikan pembangunan Puskesmas Poh memenuhi empat prinsip utama, yakni tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, dan tepat manfaat.
Dengan status sebagai paket strategis daerah, pembangunan Puskesmas Poh patut mendapat perhatian serius. Pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan dan rekomendasi, tetapi harus dipastikan melalui tindak lanjut nyata.
Sebab, keberhasilan pembangunan fasilitas kesehatan bukan semata-mata diukur dari berdirinya bangunan, melainkan dari kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak dan kualitas fasilitas yang nantinya digunakan masyarakat.(AM’oks69).
