Suarautara.com, Banggai – Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2027 mendapat sejumlah catatan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Banggai.
Dalam pandangan umum fraksi, PKB menyoroti beberapa sektor strategis, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepastian dana transfer pemerintah pusat, pemerataan belanja publik, pelayanan air bersih, hingga evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Catatan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Oktavianus Habi, dalam rapat paripurna DPRD Banggai terkait penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar keuangan Bupati Banggai atas RAPBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (4/11/2026) malam.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB mengingatkan pemerintah daerah agar menetapkan target PAD secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional maupun global.
PKB menilai tekanan nilai tukar rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, serta ketidakpastian ekonomi berpotensi memengaruhi kemampuan masyarakat dan pelaku usaha.
Karena itu, peningkatan PAD diharapkan tidak dilakukan dengan membebani masyarakat melalui kebijakan pajak dan retribusi yang berlebihan.
Sebaliknya, pemerintah daerah didorong memperbaiki tata kelola pemungutan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menertibkan objek pendapatan, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif.
Selain pendapatan, Fraksi PKB turut memberikan perhatian terhadap arah kebijakan belanja daerah.
PKB menegaskan bahwa anggaran daerah harus disusun berdasarkan prinsip keadilan, efektivitas, efisiensi, serta keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
Fraksi ini mengingatkan agar belanja kebutuhan aparatur tidak mendominasi alokasi anggaran, sementara pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat justru kurang mendapatkan perhatian.
Sejumlah sektor yang dinilai perlu menjadi prioritas meliputi pembangunan jalan dan jembatan, penguatan pertanian, perkebunan dan peternakan, pemberdayaan UMKM, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial.
Pemerataan pembangunan antarwilayah, khususnya desa dan kecamatan, juga menjadi perhatian agar manfaat APBD dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Persoalan ketersediaan air bersih turut menjadi salah satu catatan penting Fraksi PKB.
PKB meminta Bupati Banggai segera mengevaluasi dan membenahi manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) agar mampu memberikan pelayanan yang profesional, berkelanjutan, dan menjangkau kebutuhan masyarakat.
Selain pembenahan manajemen, pemerintah daerah juga didorong memperkuat investasi infrastruktur air bersih, mulai dari pembangunan waduk atau sumber air baku, jaringan perpipaan, instalasi pengolahan air hingga perluasan distribusi.
Fraksi PKB menegaskan bahwa air bersih bukan sekadar persoalan pembangunan infrastruktur, melainkan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah.
Tidak hanya PDAM, PKB juga menyoroti keberadaan BUMD lainnya, khususnya Banggai Sakti dan Banggai Sejahtera.
Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, manajemen, dan tata kelola perusahaan daerah tersebut.
Menurut PKB, BUMD seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengelolaannya pun harus mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas agar keberadaan perusahaan daerah tidak justru menjadi beban keuangan pemerintah.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB juga mengingatkan pemerintah daerah agar mencermati kemungkinan perubahan kebijakan Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2027.
PKB meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyesuaikan perencanaan RAPBD dengan rancangan alokasi transfer serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memproyeksikan pendapatan.
Selain itu, Bupati Banggai bersama jajaran terkait didorong terus memperjuangkan percepatan pembayaran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Kabupaten Banggai melalui mekanisme PMK Nomor 120.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKB menyampaikan apresiasi terhadap upaya Bupati Banggai dalam memperjuangkan program dan bantuan pemerintah pusat.
Fraksi PKB menyatakan menerima nota pengantar keuangan Ranperda APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dibahas pada tahapan berikutnya melalui panitia khusus (Pansus).
Berbagai catatan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah agar penyusunan APBD 2027 benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat, peningkatan pendapatan daerah, dan perbaikan kualitas pelayanan publik.(AM’OKS69).
