Suarautara.com| “Ber-NU Tanpa Ber-PBNU” kembali dilontarkan HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy yang kerap disapa Gus Lilur. Dan pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pasca-Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Gus Lilur mengungkapkan, istilah “Ber-NU Tanpa Ber-PBNU” sebenarnya bukan slogan baru. Ia mengaku pertama kali menggunakan istilah tersebut pada Januari 2022, ketika dirinya mendapat kecaman dan sindiran dari sejumlah pihak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saat itu saya dikecam dan dinyinyirin banyak orang. Saya tertawain mereka sambil bergumam, kalian belum tahu,” ujar Gus Lilur dalam pernyataannya, Senin, 14 September 2026.
Menurut alumni IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, waktu kemudian menunjukkan adanya dinamika internal organisasi yang membuat slogan tersebut kembali menjadi bahan pembicaraan. Ia menyinggung persoalan yang terjadi di antara mandataris Muktamar NU ke-34 di Lampung.
Gus Lilur menyebut adanya konflik internal, saling membuka persoalan, hingga pemecatan di tubuh PBNU. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian warga NU merasa malu melihat dinamika yang terjadi di tingkat kepengurusan pusat.
“Mandataris Muktamar ke-34 Lampung berantem, saling buka borok sendiri, saling pecat. Semua warga NU malu pada kelakuan mereka yang di PBNU,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Gus Lilur menilai slogan “Ber-NU Tanpa Ber-PBNU” tidak lagi sekadar menjadi bahan sindiran. Bahkan, menurut dia, slogan tersebut kini mendapatkan respons dalam berbagai bentuk ungkapan dari warga NU.
Pasca-Muktamar NU ke-35 yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Gus Lilur kembali menegaskan slogan tersebut. Sejumlah ungkapan lain kemudian muncul sebagai respons, di antaranya “Ber-NU selamanya ber-PBNU sekedarnya”, “Ber-NU saklawase ber-PBNU sak cukupè”, dan “Ber-NU saklawasè ber-PBNU sekedarè.”
Gus Lilur menjelaskan, bagi dirinya, ber-NU pada dasarnya merupakan cara menjalankan kehidupan beragama Islam sesuai dengan prinsip keagamaan yang selama ini diajarkan ulama-ulama NU.
Ia menyebut setidaknya ada tiga aspek yang menjadi pijakan. Pertama, bermadzhab Syafi’iy. Kedua, berakidah Asy’ariy. Ketiga, bertasawuf mengikuti tradisi Imam Junaid Al-Baghdadi dan atau Imam Al-Ghazali.
“Ber-NU bagi saya adalah beragama Islam dengan cara NU: bermadzhab Syafi’iy, berakidah Asy’ariy, serta bertasawuf ala Imam Junaid Al-Baghdadi dan atau Imam Al-Ghazali,” jelasnya.
Menurut Gus Lilur, tiga prinsip tersebut merupakan bagian penting dari tradisi keilmuan dan keberagamaan yang telah diajarkan para kiai NU. Karena itu, ia berpandangan bahwa seseorang tetap dapat menjalankan nilai-nilai ke-NU-an tanpa harus terikat pada struktur PBNU.
“Para kiai alim NU sudah mengajarkan kami hal tersebut. Mengamalkan tiga cara beragama sesuai ajaran NU di atas tidak perlu ber-PBNU,” tegasnya.
Gus Lilur bahkan menyebut dirinya menolak dipimpin oleh sosok yang menurut penilaiannya tidak memiliki kapasitas keilmuan yang memadai. Kritik itu ia kaitkan dengan dua pidato Rais Aam PBNU, yakni pidato penutupan Munas-Konbes NU di Bangkalan dan pidato pembukaan Muktamar NU di Tambakberas Jombang.
Ia mengaku membuat dua video yang menampilkan seorang anak usia sekolah dasar/ibtidaiyah memberikan komentar terhadap dua pidato tersebut. Menurut Gus Lilur, video itu sengaja dibuat oleh timnya sebagai bentuk kritik terhadap isi pidato.
“Dua video Siti tersebut saya yang bikin. Saya minta tim saya untuk membuat video tersebut,” pungkasnya.
Gus Lilur kemudian memberikan penilaian keras terhadap kapasitas Rais Aam PBNU berdasarkan apa yang menurutnya terlihat dalam dua pidato tersebut. Ia menyebut video itu sebagai “fakta dan bukti” atas kritiknya, sekaligus menilai Rais Aam tidak memiliki kapasitas yang menurutnya diperlukan.
Namun, penilaian tersebut merupakan pandangan dan kritik pribadi Gus Lilur terhadap Rais Aam PBNU. Klaim mengenai kapasitas, kesalahan pidato, maupun tudingan lainnya tidak secara otomatis menjadi kesimpulan redaksi dan memerlukan verifikasi serta tanggapan dari pihak yang dikritik.
