SuaraUtara.com, Buol – Pemerintah Kabupaten Buol menggelar kegiatan Penyusunan Anggaran Perubahan Kabupaten Buol Tahun 2026 di Lantai 2 Kantor PPKAD, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan tersebut berfokus pada pembahasan pada efisiensi dan realokasi anggaran untuk memastikan belanja daerah tetap tepat sasaran di tengah keterbatasan fiskal.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Buol, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta Kasubag Perencanaan se-Kabupaten Buol.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Bupati Buol menegaskan bahwa efisiensi tidak hanya berarti memangkas anggaran. Menurutnya, setiap belanja harus dievaluasi dan diarahkan pada program yang memiliki manfaat serta dampak nyata bagi masyarakat.
“Efisiensi bukan sekadar memotong angka, melainkan realokasi dan efektivitas penggunaan anggaran agar tepat sasaran serta memberikan dampak atau outcome yang nyata bagi masyarakat dan OPD masing-masing,” tegas Bupati.
Kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang berdampak terhadap kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program dan belanja yang akan dipertahankan.
Bupati juga memaparkan kondisi keuangan desa yang masih bergantung pada Dana Desa (APBN) serta Alokasi Dana Desa (ADD/Siltap) yang bersumber dari DBH dan DAU.
Di tengah keterbatasan tersebut, Kabupaten Buol menjadi salah satu dari lima daerah di Sulawesi Tengah yang menerima alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kurang Salur sebesar Rp47 miliar.
Tambahan anggaran itu membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan pembayaran Siltap aparatur desa yang sebelumnya sempat tertunda hingga empat bulan.
Namun, tambahan tersebut belum serta-merta membuat kebutuhan daerah menjadi ringan. Masih terdapat sejumlah program prioritas yang membutuhkan dukungan anggaran dalam sisa empat bulan tahun berjalan.
Beberapa di antaranya pembangunan jalan, rehabilitasi ruang kelas sekolah, pembangunan jembatan penghubung, pembiayaan POPDA sebesar Rp1,5 miliar, hingga persiapan menghadapi Porprov di Morowali.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemkab Buol melakukan evaluasi terhadap rencana penggunaan anggaran pada masing-masing OPD.
Dari hasil evaluasi mandiri, ditemukan sejumlah belanja yang dinilai tidak substansial, pengadaan barang yang berulang, hingga porsi anggaran belanja pimpinan daerah yang dianggap masih terlalu besar.
Bupati bahkan meminta agar efisiensi dimulai dari dirinya sendiri sebagai pimpinan daerah.
“Saya minta contoh dari diri saya sendiri. Anggaran belanja pakaian Bupati yang nilainya bombastis saya minta ditarik dan dikeluarkan semua. Kalau pimpinan daerah sudah memberikan contoh, mari kita semua berlaku jujur dan bijak untuk daerah,” ujarnya.
Menurut Bupati, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan anggaran digunakan berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar menghabiskan pos belanja yang telah tersedia.
Karena itu, Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh jajaran diminta melakukan exercise ulang serta desk evaluasi terhadap anggaran di setiap OPD.
Seluruh pimpinan perangkat daerah dan Kasubag Perencanaan juga diminta mencermati kembali setiap pos anggaran yang masih dapat diefisienkan.
Bupati mengimbau agar seluruh jajaran bersedia mengurangi atau mengikhlaskan anggaran yang tidak substansial untuk kemudian dialihkan pada kebutuhan yang lebih mendesak.
“Kalau ada pos anggaran yang tidak substansial, mari kita ikhlaskan demi menyelesaikan permasalahan pembiayaan daerah secara bersama-sama,” imbaunya.
Pembahasan APBD Perubahan 2026 diharapkan tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi menjadi momentum untuk menata kembali prioritas belanja daerah agar lebih efektif, efisien dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Buol.***
