OKU TIMUR, SUARAUTARA.COM – Program Makanan Bergizi (MBG) yang seharusnya menjadi penopang kesehatan siswa justru memicu polemik di wilayah KC SS3, Kabupaten OKU Timur. Pasalnya, menu ayam goreng yang dibagikan kepada siswa pada Senin, (9/2/2026), dilaporkan memiliki bau tidak sedap hingga membuat banyak siswa memilih tidak memakannya.
Kejadian ini langsung menjadi perhatian pihak sekolah dan orang tua, mengingat program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi generasi muda yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa siswa bahkan disebut sempat mengeluhkan aroma menyengat dari makanan tersebut sebelum akhirnya memutuskan tidak mengonsumsi menu yang dibagikan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait standar kualitas makanan yang diterima anak-anak.
Dapur MBG Bantah Ada Masalah
Menindaklanjuti laporan tersebut, tim media mendatangi dapur MBG di Desa Sriwangi Ulu untuk melakukan konfirmasi. Kedatangan tim diterima langsung oleh Kepala Dapur, Imam Ropi’i.
Ia menegaskan bahwa pihak dapur merasa tidak ada kesalahan dalam proses produksi makanan.
“Kami dari pihak dapur merasa makanan tidak ada yang bermasalah, sebab tugas kami sudah selesai. Kalau ada kesalahan di lapangan atau masa pengiriman, itu di luar kami,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memunculkan kesan saling lempar tanggung jawab terkait dugaan makanan tidak layak konsumsi yang diterima siswa.
Sekolah Minta Evaluasi Serius
Pihak sekolah sendiri menekankan bahwa kualitas makanan harus menjadi prioritas utama, mengingat program ini menyangkut kesehatan anak-anak.
“Kami ingin memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang sehat dan layak konsumsi. Program ini sangat baik, tapi pelaksanaannya harus benar-benar diawasi,” ungkap perwakilan sekolah.
Muncul Persoalan Baru: Upah Tukang Belum Dibayar
Di tengah polemik kualitas makanan, persoalan lain juga mencuat. Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut para pekerja pembangunan dapur MBG, termasuk tukang bangunan dan tukang cat, hingga kini belum menerima bayaran.
“Para pekerja sampai hari ini belum dibayar. Mereka tidak tahu harus menuntut ke mana karena tidak ada kejelasan,” ungkapnya.
Informasi tersebut memperkuat dugaan adanya persoalan manajemen dalam pelaksanaan program di lapangan, tidak hanya pada distribusi makanan tetapi juga pada aspek proyek pembangunan fasilitas.
Perlu Investigasi Menyeluruh
Kasus ini dinilai perlu investigasi komprehensif guna memastikan penyebab makanan tidak layak konsumsi serta menelusuri tanggung jawab pihak terkait. Masyarakat berharap ada tindakan tegas agar program pemerintah yang bertujuan baik tidak tercoreng oleh kelalaian teknis maupun manajerial.
Tim media akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga ada kejelasan dari pihak berwenang.
(TIM)
