JAKARTA — Pengurus Besar Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (PB-HIPTI) melontarkan kritik keras terhadap PT Sulawesi Cahaya Mineral (PT SCM) yang dinilai gagal memenuhi komitmen investasi di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Organisasi tersebut mendesak pemerintah pusat dan daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah konflik sosial yang lebih luas.
PB-HIPTI menilai gelombang protes dan demonstrasi masyarakat di Routa bukanlah peristiwa spontan, melainkan akumulasi kekecewaan atas janji pembangunan yang dianggap tidak terealisasi. Sejak awal investasi, PT SCM disebut menjanjikan pembangunan smelter, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, kondisi di lapangan dinilai menunjukkan kesenjangan antara komitmen dan pelaksanaan.
Dalam keterangannya, PB-HIPTI menyoroti bahwa perusahaan telah memperoleh berbagai kemudahan dari pemerintah daerah dan provinsi, termasuk penguasaan wilayah tambang dengan cadangan besar. Dukungan tersebut, menurut mereka, diberikan berdasarkan komitmen pembangunan fasilitas pengolahan di Konawe sebagai bagian dari hilirisasi industri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Fakta yang muncul justru memperlihatkan Konawe lebih banyak menjadi wilayah eksploitasi. Sementara hasil produksi dialirkan ke kawasan industri lain, sehingga manfaat ekonomi lokal dinilai belum optimal,” demikian pernyataan PB-HIPTI.
Ketua Umum PB-HIPTI, Rusmin Abdul Gani, menegaskan persoalan ini melampaui aspek bisnis semata dan telah menyentuh isu kepercayaan publik serta stabilitas sosial di daerah.
“Investasi harus berjalan seiring dengan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat lokal. Jika komitmen tidak dijalankan secara konsisten, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi perusahaan, tetapi juga stabilitas sosial dan masa depan pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tenggara,” ujar Rusmin, Selasa (10/02/2026).
PB-HIPTI menilai aksi demonstrasi yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari persoalan mendasar yang belum diselesaikan secara transparan. Jika tidak segera ditangani, situasi tersebut berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas, meningkatkan risiko kriminalisasi warga, serta menciptakan ketidakpastian bagi iklim investasi.
Organisasi ini mendesak Pemerintah Kabupaten Konawe, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pemerintah pusat untuk segera turun tangan secara aktif dan tegas. Selain itu, PB-HIPTI meminta dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap izin serta kewajiban investasi PT SCM, khususnya terkait realisasi pembangunan smelter.
PB-HIPTI juga menekankan pentingnya negara hadir melindungi masyarakat lokal dan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Mereka mendorong agar proses hilirisasi industri benar-benar memberikan nilai tambah bagi daerah, bukan sekadar menjadikan wilayah sebagai sumber eksploitasi.
Meski menyampaikan kritik keras, PB-HIPTI menegaskan bahwa sikap mereka bukan bentuk penolakan terhadap investasi. Sebaliknya, mereka menyerukan agar investasi dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Sulawesi Cahaya Mineral belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut. Redaksi terus memburu PT SCM untuk dimintai keterangan lebih lanjut untuk diterbitkan pada kesempatan berikutnya.#
