Goa Putri Semidang Aji Minim Aturan, Pemdes Cemas Hadapi Ketidakpastian

Jumat, 4 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAUTARA.COM,OGAN KOMERING-Kondisi terkini objek wisata Goa Putri di Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), memunculkan keprihatinan dari pemerintah desa setempat. Goa yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata andalan daerah ini ternyata belum memiliki kejelasan terkait payung hukum dan aturan pengelolaan yang memadai.

Hal ini terungkap saat awak media SUARAUTARA.COM berkunjung langsung ke lokasi dan berbincang dengan Kepala Desa Semidang Aji, Zull Anuar. Di sela-sela kesibukannya melayani tamu-tamu desa di area wisata tersebut, Zull Anuar mengungkapkan keluhannya mengenai ketiadaan regulasi resmi yang mengatur pengelolaan Goa Putri.

“Sampai saat ini kami di pemerintah desa belum pernah menerima atau mengetahui aturan-aturan resmi dari pihak pengelola Goa Putri. Tidak ada laporan yang jelas, tidak ada payung hukum yang mengatur secara detail,” ujar Zull Anuar.

Kondisi ini membuat pemerintah desa merasa cemas menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk potensi konflik di kemudian hari. Minimnya kepastian aturan dianggap berpotensi memicu kericuhan yang bisa saja terjadi kapan saja.

“Kami jadi kesulitan memahami potensi Goa Putri secara utuh. Kalau sewaktu-waktu terjadi keributan atau persoalan hukum, kami tidak punya pegangan yang jelas untuk bertindak,” imbuhnya.

Zull Anuar berharap pihak terkait, baik pemerintah kabupaten maupun pengelola wisata, segera duduk bersama untuk menyusun peraturan resmi yang dapat memberikan kejelasan sekaligus perlindungan hukum bagi semua pihak.

Dengan demikian, Goa Putri diharapkan dapat dikelola lebih profesional, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, serta tetap terjaga sebagai salah satu aset wisata unggulan Kabupaten OKU.(Edo/Redaksi)

Berita Terkait

170 Penyuluh Ikuti Pertemuan Rutin Subhan Lanusi Tegaskan Koordinasi Program dan Ketepatan Bantuan Pertanian Tak Boleh Terputus
Wujud Kepedulian terhadap Sesama, Babinsa Koramil 0823/10 Arjasa Salurkan Bantuan Beras
Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur
Puluhan Anggota Satpol-PP yang Tergabung Tim BKC Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM
Anggaran Daerah Rp2,46 Triliun Gerindra Soroti Minimnya Porsi Infrastruktur Banggai
DPRD Banggai Tetapkan Tujuh Ranperda Regulasi Pajak hingga Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas
Anggaran Banggai 2027 Mencapai Rp2.46 Triliun Efektivitas Belanja Menjadi Tantangan
Fraksi PKB Minta Pemkab Banggai Benahi PAD Pelayanan Air Bersih dan Kinerja BUMD dalam RAPBD 2027.

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 14:08 WITA

170 Penyuluh Ikuti Pertemuan Rutin Subhan Lanusi Tegaskan Koordinasi Program dan Ketepatan Bantuan Pertanian Tak Boleh Terputus

Senin, 9 November 2026 - 12:30 WITA

Wujud Kepedulian terhadap Sesama, Babinsa Koramil 0823/10 Arjasa Salurkan Bantuan Beras

Senin, 9 November 2026 - 11:48 WITA

Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur

Senin, 9 November 2026 - 11:28 WITA

Puluhan Anggota Satpol-PP yang Tergabung Tim BKC Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM

Senin, 9 November 2026 - 07:10 WITA

DPRD Banggai Tetapkan Tujuh Ranperda Regulasi Pajak hingga Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas

Berita Terbaru