Minahasa Amankan WTP Lagi, Bukti Komitmen Tata Kelola

Kamis, 19 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAUTARA.COM,MINAHASA-Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan atas capaian tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., MAP, dalam seremoni penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang digelar di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut di Manado, Kamis (19/6/2025).

Hadir mendampingi Bupati, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., Ketua DPRD Minahasa Drs. Robby Longkutoy, Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si., Asisten III Setda Minahasa, serta Kepala BPKAD Kabupaten Minahasa.

Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan dan pengakuan yang diberikan BPK RI terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran perangkat daerah. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dan menyampaikan terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan audit secara profesional, independen, dan objektif,” ungkap Bupati RD.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai rekomendasi dari BPK sebagai masukan konstruktif untuk terus melakukan pembenahan sistem dan prosedur yang lebih efektif.

“WTP adalah amanah, bukan tujuan akhir. Ini harus menjadi pemicu bagi seluruh OPD untuk terus memperkuat budaya kerja yang jujur, tertib, dan berintegritas,” tambahnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang diaudit oleh BPK merupakan hasil konsolidasi menyeluruh dari seluruh perangkat daerah. Laporan tersebut menyajikan gambaran utuh dan transparan atas kondisi keuangan Kabupaten Minahasa, serta mencerminkan prinsip good governance yang selama ini dijunjung.

Bupati RD menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa tetap berkomitmen menindaklanjuti setiap temuan dan catatan yang disampaikan oleh BPK.

“Audit bukan sekadar evaluasi, melainkan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Kami membuka ruang kerja sama yang produktif dan berkelanjutan demi tata kelola keuangan yang makin baik,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan harapan agar sinergi antara Pemerintah Daerah dan BPK RI terus terjalin erat dalam semangat akuntabilitas dan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Mari kita jadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk terus bergerak maju demi Minahasa yang transparan, profesional, dan berpihak pada rakyat,” tutupnya.

Dengan diraihnya opini WTP kesebelas secara beruntun, Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan yang kredibel dan konsisten di Provinsi Sulawesi Utara. Prestasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya menuju pemerintahan yang bersih dan melayani.(ara)

Berita Terkait

Rp21,64 Miliar dari APBN Mengalir ke Buol, Jalan Negeri Lama–Modo I Mulai Dikerjakan
170 Penyuluh Ikuti Pertemuan Rutin Subhan Lanusi Tegaskan Koordinasi Program dan Ketepatan Bantuan Pertanian Tak Boleh Terputus
Wujud Kepedulian terhadap Sesama, Babinsa Koramil 0823/10 Arjasa Salurkan Bantuan Beras
Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur
Puluhan Anggota Satpol-PP yang Tergabung Tim BKC Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM
Anggaran Daerah Rp2,46 Triliun Gerindra Soroti Minimnya Porsi Infrastruktur Banggai
DPRD Banggai Tetapkan Tujuh Ranperda Regulasi Pajak hingga Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas
Anggaran Banggai 2027 Mencapai Rp2.46 Triliun Efektivitas Belanja Menjadi Tantangan

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 15:05 WITA

Rp21,64 Miliar dari APBN Mengalir ke Buol, Jalan Negeri Lama–Modo I Mulai Dikerjakan

Senin, 9 November 2026 - 14:08 WITA

170 Penyuluh Ikuti Pertemuan Rutin Subhan Lanusi Tegaskan Koordinasi Program dan Ketepatan Bantuan Pertanian Tak Boleh Terputus

Senin, 9 November 2026 - 12:30 WITA

Wujud Kepedulian terhadap Sesama, Babinsa Koramil 0823/10 Arjasa Salurkan Bantuan Beras

Senin, 9 November 2026 - 11:48 WITA

Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur

Senin, 9 November 2026 - 11:28 WITA

Puluhan Anggota Satpol-PP yang Tergabung Tim BKC Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM

Berita Terbaru