Warga Desa Buyat Tidak Menolak Adanya Aktifitas PeTi Didesanya

Kamis, 6 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 BOLTIM, SUARAUTARA.COM – Dilema yang dihadapi oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat terhadap  sumber daya alam (SDA) melimpah di daerahnya berupa Pertambangan emas sangat ironis karena tidak bisa dikelolah karena aturan yang berlaku.

Mau ditindak dan dilarang karena dikatakan ilegal, tapi ini menyangkut hidup orang banyak bahkan untuk kelangsungan hidup.

Banyak masyarakat yang saat ini bergantung hidupnya di bidang pertambangan, entah itu pertambangan tradisional maupun semi modern dengan menggunakan alat berat.

Hal ini dialami oleh sebagian masyarakat di Desa Buyat bersatu kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang sebagian besar warganya adalah penambang dan mempunyai wilayah memiliki potensi SDA yang cukup menjanjikan.

Sehingga itu pemerintah daerah harus hadir mencari solusi agar lahan yang mengandung potensi emas itu bisa dikelola untuk merubah penghidupan dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat serta bisa menambah Pendapat Asli Daerah (PAD).

Hal ini dibenarkan salah satu masyarakat desa Buyat yang minta namanya untuk tidak dipublis, kepada awak media dirinya mengaku memiliki lahan yang mengandung emas, namun sangat dilema untuk mengola lahan tersebut.

“ mau dikelola bisa dipidana, tidak diolah sementara kami butuh makan dan kalau ada kelebihan sedikit bisa untuk menyekolahkan anak kami sampai diperguruan tinggi agar berharap bisa bekerja jadi PNS atau bekerja diperusahaan swasta,”tutur pria parobaya ini.

Ia bersama para penambang lainnya berharap pemerintah Daerah, Provinsi dan pemerintah pusat agar dapat  memberikan solusi yang adil bagi para pemilik lahan dan pelaku pertambangan agar masalah ini bisa teratasi.

“Kalau bicara dan mengelolah Pertambangan Ilegal Tampa Izin (PeTi) di wilayah Desa Buyat bersatu dimata hukum kami salah, tapi mau apalagi ini seperti buah simalakama, dikelolah bisa dipidana, tidak dikelola kami mau makan apa,” keluhnya.

Dalam kesempatan bersama awak media, Ia bersama masyarakat setempat tidak keberatan atas aktifitas pertambangan tersebut karena itu sangat membantu kehidupan dan keberlangsungan hidup.

“ jika aktifitas PeTi yang ada didesa kami dilarang oleh pemerintah, terus kami cari nafkah dimana, apa harus mencuri, menipu bahkan membunuh agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, inikan lebih parah lagi,”tegasnya

Apalagi menurutnya situasi saat ini sangat susah untuk mencari nafkah apalagi saat menjalankan bulan puasa Ramadhan yang sebentar lagi merayakan hari raya Idul Fitri dimana kebutuhan meningkat serta harga bahan pokok yang melonjak ini membuat kami menjerit, ini perlu adanya campur tangan pihak-pihak terkait untuk memberikan solusi agar kami tidak kelaparan,” pungkasnya.(**)

Berita Terkait

170 Penyuluh Ikuti Pertemuan Rutin Subhan Lanusi Tegaskan Koordinasi Program dan Ketepatan Bantuan Pertanian Tak Boleh Terputus
Wujud Kepedulian terhadap Sesama, Babinsa Koramil 0823/10 Arjasa Salurkan Bantuan Beras
Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur
Puluhan Anggota Satpol-PP yang Tergabung Tim BKC Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM
Anggaran Daerah Rp2,46 Triliun Gerindra Soroti Minimnya Porsi Infrastruktur Banggai
DPRD Banggai Tetapkan Tujuh Ranperda Regulasi Pajak hingga Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas
Anggaran Banggai 2027 Mencapai Rp2.46 Triliun Efektivitas Belanja Menjadi Tantangan
Fraksi PKB Minta Pemkab Banggai Benahi PAD Pelayanan Air Bersih dan Kinerja BUMD dalam RAPBD 2027.
Tag :

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 14:08 WITA

170 Penyuluh Ikuti Pertemuan Rutin Subhan Lanusi Tegaskan Koordinasi Program dan Ketepatan Bantuan Pertanian Tak Boleh Terputus

Senin, 9 November 2026 - 12:30 WITA

Wujud Kepedulian terhadap Sesama, Babinsa Koramil 0823/10 Arjasa Salurkan Bantuan Beras

Senin, 9 November 2026 - 11:48 WITA

Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur

Senin, 9 November 2026 - 11:28 WITA

Puluhan Anggota Satpol-PP yang Tergabung Tim BKC Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM

Senin, 9 November 2026 - 07:37 WITA

Anggaran Daerah Rp2,46 Triliun Gerindra Soroti Minimnya Porsi Infrastruktur Banggai

Berita Terbaru