DPRD Buol Tanggapi Tuntutan Aliansi Honor dengan 4 Rekomendasi RDP

SUARAUTARA.COM, Buol – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah merespon positif tuntutan dari Aliansi Aliansi Honorer Kabupaten Buol saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), berlangsung di ruang Bapemperda, Kamis (30/1/2025).

Meski terpantau suana rapat dengar pendapat sempat alot, antara pimpinan sidang dan anggota DPRD dengan para pejuang honor itu, namun RDP tersebut telah menelorkan sedikitnya 4 rekomendasi ke pemerintah daerah untuk segera diselesaikan.

Imran Suleman salah satu pejuang honor yang tergabung dalam Aliansi Honorer Buol mengaku apa yang mereka perjuangkan ini merupakan Gerakan Nurani dan hak perogratifnya sebagai honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“ kami berharap apa yang kami perjuangkan hari ini mendapat respon positif dari Pemda dan DPRD, kami meminta transparansi para pemangku kepentingan agar taka da presenden buruk terhadapa Lembaga dan instansi terkait di tahun-tahun mendatang,” kata Imbong sapaan akrabnya.

Sementara itu, ketua DPRD Buol, Ryan Nathaniel Kwendy saat memimpin RDP menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan tuntutan dari Aliansi Honorer Buol yang sudah bergulir selama tiga pekan terakhir.

Adapun 4 rekomendasi RDP tersebut diantaranya ;

1. ABH melalui DPRD Mendesak Pemda untuk segera membentuk Tim Investigasi permasalahan PPPK Tahun 2024.
2. Meminta Penjabat Bupati untuk segera memerintahkan Inspektorat daerah melakukan pemeriksaan khusus terkait data PPPK yang dinyatakan lulus pada tahap 1 dan 2.
3. MemintaP j Bupati untuk memerntahkan BKPSDM untuk segera melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi data PPPK yang lulus tahap 1 dan 2 yaitu :

• SPTJM aktif bekerja dari instansi/ OPD.
• SPTJM pembayaran gaji asli dan bukti realisasi keuangan/ SP2D dari OPD tahun 2020-2024.
• Print out warna SPM/ SPUM yang sudah di validasi dan telah disahkan oleh BPKAD Kabupaten Buol.

4. DPRD Kabupaten Buol akan mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan PPPK di kabupaten Buol.

{martinus/ucan]