Tak Dihadiri PT HIP dan Koperasi Plasma, DPRD Minta RDP Diagendakan lagi

Jumat, 13 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BUOL, SUARAUTARA.COM – Ketidakhadiran PT HIP dan perwakilan koperasi Plasma dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kabupaten Buol, bersama Forum Petani Plasma Buol (FPPB), Rabu (11/12/2024), sehingga kegiatan itu ditunda dan meminta secretariat DPRD untuk mengadendakan lagi serta mengundang Kembali pihak PT HIP dan koprasi Plasama sebagai mitra perusahaan.

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buol, Ahmad R. Kuntuamas saat mempimpinan RDP yang turut dihadiri ketua DPRD Buol, Ryan Nathaniel Kwendy, dan sejumlah anggota diantaranya Ramli,S.Pd,Beny,Nahnu,S.Pi, Siti Hartina S. Gurugala, i Wayan Gara,S.Sos,M.Kep,dan Arista dan mewakili pemda Buol, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Lany Irawaty Saleh, S.Ak, M,Si, Kadis (DMPTSP), Moh. Abdi Turungku, Plt Kadis Pertanian Moh. Qosim, serta Perwakilan Dinas koperasi.

Ahmad Kuntuamas berang ketidakhadiran pihak perusahaan dan koprasi plasma yang menjadi sumber keterangan dari akar persoalan ini.

Apalagi menurutnya, persoalan ini tidak mudah untuk diselesaikan jika kedua pihak tidak berada di tempat. Apalagi terkasi persoalan sengketa lahan dan program kemitraan yang tengah berjalan. Bagaimana kita mau menyelesaikan kalau keduanya tidak bisa dipertemukan. Kehadiran pengurus koperasi adalah penting sebab mereka belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam beberapa tahun terakhir,” tegasnya.

Fatricia Ain dari LSM Rasamala Hijau, sekertaris FPPB, Seniwati  bersama  kurang lebih 30-an masyarakat DPRD Buol untuk menghadirkan Pj Bupati, Kapolres serta pihak perusahaan dan koprasi Plasama dalam kegiatan itu, namun karena ketidakhadiran itu, terpaksa RDP ditunda untuk menghadirkan semua pihak.

Pimpinan, Ahmad R. kuntuamas menyetujui permintaan dari FPPB dan forum untuk kemudian RDP ditunda sesuai jadawal secretariat DPRD.

Mewakili Pj Bupati Asisten III, mengatakan akan menyampaikan permintaan forum ini kepada Bupati karena pihaknya juga didesak untuk menghentikan aktivitas perusahaan selama proses penyelesaian sengketa, pihaknya juga berharap agar provokasi yang memperburuk konflik bisa di hentikan dan mengupayakan tempuh jalur damai,” tutupnya.(uchan)

Berita Terkait

170 Penyuluh Ikuti Pertemuan Rutin Subhan Lanusi Tegaskan Koordinasi Program dan Ketepatan Bantuan Pertanian Tak Boleh Terputus
Wujud Kepedulian terhadap Sesama, Babinsa Koramil 0823/10 Arjasa Salurkan Bantuan Beras
Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur
Puluhan Anggota Satpol-PP yang Tergabung Tim BKC Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM
Anggaran Daerah Rp2,46 Triliun Gerindra Soroti Minimnya Porsi Infrastruktur Banggai
DPRD Banggai Tetapkan Tujuh Ranperda Regulasi Pajak hingga Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas
Anggaran Banggai 2027 Mencapai Rp2.46 Triliun Efektivitas Belanja Menjadi Tantangan
Fraksi PKB Minta Pemkab Banggai Benahi PAD Pelayanan Air Bersih dan Kinerja BUMD dalam RAPBD 2027.
Tag :

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 14:08 WITA

170 Penyuluh Ikuti Pertemuan Rutin Subhan Lanusi Tegaskan Koordinasi Program dan Ketepatan Bantuan Pertanian Tak Boleh Terputus

Senin, 9 November 2026 - 12:30 WITA

Wujud Kepedulian terhadap Sesama, Babinsa Koramil 0823/10 Arjasa Salurkan Bantuan Beras

Senin, 9 November 2026 - 11:48 WITA

Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur

Senin, 9 November 2026 - 11:28 WITA

Puluhan Anggota Satpol-PP yang Tergabung Tim BKC Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM

Senin, 9 November 2026 - 07:10 WITA

DPRD Banggai Tetapkan Tujuh Ranperda Regulasi Pajak hingga Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas

Berita Terbaru