Penjabat Walikota Kotamobagu Memeriksa HP Milik ASN Terkait Judi online Saat Apel Pagi

Senin, 5 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suarautara.com , KOTAMOBAGU – Maraknya judi online hingga merasuk ke tubuh para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) disejumlah daerah, menjadi perhatian Penjabat Walikota Kotamobagu, Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si.

Penjabat walikota, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) terhadap ponsel ASN terkait judi online saat memimpin Apel Pagi ASN di Lingkungan Kantor Wali Kota Kotamobagu, Senin Agustus 2024.

Dalam sidak Penjabat wali kota mengambil 5 sampel dari 347 ASN yang hadir. Pemeriksaan ponsel dilakukan oleh Dinas Kominfo Kotamobagu di bawah pimpinan Kadis Mohammad Fahri Damopolii. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan judi online di ponsel ASN.

Penjabat Wali Kota menegaskan sidak kali ini ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Kotamobagu dalam memerangi judi online yang semakin marak akhir-akhir ini.

“Mulai hari ini, saya menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah, Para Asisten, dan Kepala OPD untuk setiap saat memeriksa ponsel seluruh ASN Kotamobagu. Jika kedapatan, maka akan disanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Judi ini akan kita perangi bersama,” ucap walikota.

Selain sidak, Pemerintah Kota Kotamobagu juga telah menginstruksikan seluruh ASN untuk membuat Surat Pernyataan Tidak Terlibat Judi Online yang wajib ditandatangani oleh seluruh ASN Kotamobagu. Pemerintah juga telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Nomor: 003/Setda-KK/300/VII/2024 Tanggal 8 Juli 2024 tentang Pengawasan dan Penegakan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Bagi ASN Pelaku Judi Online.

Turut hadir dalam kegiatan apel pagi tersebut antara lain Asisten Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kepala OPD, serta seluruh ASN Pemkot.

Berita Terkait

170 Penyuluh Ikuti Pertemuan Rutin Subhan Lanusi Tegaskan Koordinasi Program dan Ketepatan Bantuan Pertanian Tak Boleh Terputus
Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur
Anggaran Daerah Rp2,46 Triliun Gerindra Soroti Minimnya Porsi Infrastruktur Banggai
DPRD Banggai Tetapkan Tujuh Ranperda Regulasi Pajak hingga Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas
Anggaran Banggai 2027 Mencapai Rp2.46 Triliun Efektivitas Belanja Menjadi Tantangan
Fraksi PKB Minta Pemkab Banggai Benahi PAD Pelayanan Air Bersih dan Kinerja BUMD dalam RAPBD 2027.
Legislasi Banggai 2027 Mulai Disiapkan Pemkab dan DPRD Usulkan 11 Ranperda
Aturan Sempadan Jalan Diduga Diabaikan Dinas PUPR Banggai Jangan Tutup Mata terhadap Bangunan di Lapangan

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 14:08 WITA

170 Penyuluh Ikuti Pertemuan Rutin Subhan Lanusi Tegaskan Koordinasi Program dan Ketepatan Bantuan Pertanian Tak Boleh Terputus

Senin, 9 November 2026 - 11:48 WITA

Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur

Senin, 9 November 2026 - 07:10 WITA

DPRD Banggai Tetapkan Tujuh Ranperda Regulasi Pajak hingga Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas

Senin, 9 November 2026 - 06:51 WITA

Anggaran Banggai 2027 Mencapai Rp2.46 Triliun Efektivitas Belanja Menjadi Tantangan

Senin, 9 November 2026 - 06:37 WITA

Fraksi PKB Minta Pemkab Banggai Benahi PAD Pelayanan Air Bersih dan Kinerja BUMD dalam RAPBD 2027.

Berita Terbaru