KOTAMOBAGU; SUARAUTARA – Desakan hentikan pembangunan perumahan yang berlokasi di Bubag desa Bungko kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu disuarakan Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM).
Kali ini desakan tersebut datang dari LSM Projamin yang ada di Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Melalui ketua LSM Projamin, Herry Lasabada mengungkapkan pembangunan perumahan itu di duga belum memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku.
” Di antaranya belum ada analisis mengenai dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, kemudian kesesuai kegiatan pemanfaatan tata ruang dan lain-lain,” Tandas Herry.

Ia menjelaskan dugaan tersebut didapati setelah dirinya mengkonfirmasi ke pemerintah Kotamobagu lewat dinas PTSP dan PUPR yang menyebutkan bahwa belum pernah mengeluarkan izin untuk pembangunan perumahan tersebut.
” Saya sudah konfirmasi ke dinas PTSP dan PUPR dari sana mengatakan belum ada azin sama skali,” Tandasnya.
Herry menjelaskan, sebelumnya pada bulan April 2023 lalu, pembangunan perumahan itu sempat dihentikan disertai dengan surat peringatan dari pemerintah Kotamobagu yang dikeluarkan dinas terkait.

” Sudah sempat dihentikan pada bulan April 2023 lalu lewat surat yang dilayangkan pemerintah Kotamobagu, agar dapat mengurus izin telebi dahulu. Anehnya saat ini pekerjaannya sudah dilakukan lagi tanpa ada izin sama sekali,” Terangnya.
Anehnya lanjut Herry pembangunannya suda berlanjut. Iapun menyinggung soal tata ruang, menurutnya hasil infestigasi di wilayah pembangunan perumahan itu merupakan wilayah perkebunan dan pertanian dan hingga kini belum ada perubahan.
Oleh karena itu, Hery mendesak pemerintah Kotamobagu agar dapat mengambil tindakan tegas untuk segera menghentikan pembangunan perumahan itu.
Sementara, diketahui perumahan tersebut saat ini dikerjakan oleh PT Citra Regensi dengan luas lahan kurang lebih 7 Hektar..
Jumlah hunian perumahan yang sudah dan sedang dibangun diperkirakan 100 unit, 30 unit lainnya sudah masuk tahap finising.
Informasi yang didapati menyebutkan perumahan itu akan dibangun sekitar 350 lebih unit hunian dengan tipe rumah sederhana.
Herr menduga pembangunan perumahan ini ada unsur pembiaran dari pemerintah dan pihak pihak terkait.
” Kalau terus dibiarkan jalannya pembangunan perumahan, saya duga pemerintah telah main mata. Pemerintah harus menegakan aturan dengan sebaik baiknya tanpa tebang pilih,” Pungkasnya. (Samsu Melangi)



















