Suarautara.com| MAKKAH — Memperingati seperempat abad (25 tahun) berdirinya Kota Batu, jurnalis senior di Jatim, Akaha, menggelar wawancara khusus dengan Ketua Presidium Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Status Kota Batu, Andrek Prana di kota suci, Makkah.
Dalam perbincangan yang berlangsung di Hotel Mövenpick, Makkah, salah satu tooh pendiri Kota Batu tersebut mengulas kembali sejarah panjang perjuangan status otonomi hingga lahirnya konsep ikonik “Batu Kota Bernuansa Desa”.
Berikut petikan wawancara mendalam bersama Andrek Prana:
Bisa diceritakan bagaimana awal mula perjuangan Pokja?
Jujur saja, kami berjuang bersama-sama waktu itu karena Batu—yang saat itu berstatus Kota Administratif (Kotatif)—hendak diturunkan kembali statusnya menjadi kecamatan dan tetap menjadi bagian dari Kabupaten Malang.
Ceritanya begini. Pada tahun 1994, Pemerintah Kabupaten Malang di bawah kepemimpinan Bupati Abdul Hamid Machmud mengajukan surat resmi ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk meningkatkan status Kotatif Batu menjadi Pemerintah Kota (Pemkot). Sebagai catatan, Kecamatan Batu resmi menjadi Kotatif pada tahun 1993 yang saat itu diresmikan oleh Mendagri Rudini.
Namun, surat yang diajukan bupati tersebut hingga tahun 1999 belum juga mendapat jawaban. Alih-alih disetujui, pemerintah pusat melalui Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo, justru mengeluarkan pernyataan resmi di media bahwa status Kotatif Batu akan dikembalikan menjadi kecamatan di bawah induknya, Kabupaten Malang. Pernyataan gubernur itu pun diikuti oleh pernyataan Bupati Malang saat itu, HM Said, yang mengatakan akan menghibur warga Kotatif Batu karena statusnya kembali menjadi kecamatan.
Pernyataan pemerintah pusat dan pejabat daerah itulah yang akhirnya melahirkan Pokja untuk menolak penurunan status dan memulai perjuangan menuju Pemkot seperti sekarang.
*Jadi, seandainya Pokja tidak berjuang saat itu, bagaimana nasib Kota Batu?*
Ya, Batu masih akan tetap menjadi kecamatan bagian dari Kabupaten Malang. Tidak ada Pemkot, tidak ada wali kota, tidak ada DPRD, serta tidak ada pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) sendiri. Anggarannya pun setiap tahun paling hanya ratusan juta rupiah saja.
Sebagai perbandingan, saat ini APBD Kota Batu sudah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Apakah Pokja bisa disebut sebagai pendiri Kota Batu?
Kalau dilihat dari sejarahnya, memang seperti itu. Namun, sisi terpenting dari tujuan Pokja saat itu adalah bagaimana ribuan putra-putri asli Batu bisa menjadi pegawai negeri, menjadi wali kota, duduk di kursi DPRD, memiliki anggaran daerah sendiri, serta membuat organisasi-organisasi di Batu naik kelas menjadi tingkat cabang agar bisa mengikuti rapat tingkat nasional, dan masih banyak manfaat lainnya.
Mengapa pemerintah pusat sempat tidak setuju Kotatif Batu menjadi kota otonom? Apa alasan paling signifikannya?
Setelah kami telusuri, ternyata alasan peningkatan status Kotatif Batu tidak diproses adalah karena kawasan ini merupakan daerah pertanian, wilayah resapan air, serta daerah konservasi tanah dan air. Sungai Brantas yang hulunya berada di Batu mengalir dan mengairi puluhan kota/kabupaten di Jawa Timur.
Saat kami menemui pejabat Depdagri dan Kementerian Otonomi Daerah (Otoda) di Jakarta, mereka membenarkan bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Interdepartemen (Interdep), Kotatif Batu disepakati tidak bisa diproses menjadi kota, kecuali ada aspirasi langsung dari warga serta konsep jelas mengenai masa depan Kota Batu yang mampu menjaga potensi dan identitas lingkungannya.
Lalu, apa langkah dan jawaban Pokja kepada Depdagri serta Kementerian Otoda saat itu?
Pokja—yang saat itu beranggotakan sekitar lima puluhan orang dari unsur tokoh masyarakat, ulama, pengurus partai politik, pemuda, purnawirawan TNI dan Polri, serta elemen lainnya—akhirnya sepakat beraudiensi dan bersurat resmi kepada Mendagri, Menteri Otoda, dan DPR RI, serta kepada gubernur, bupati, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Malang. Intinya, kami meminta Kotatif Batu tetap ditingkatkan statusnya menjadi Pemkot. Puluhan kali perjalanan ke Jakarta dilakukan oleh Pokja untuk mengawal hal ini.
Mengapa Pokja begitu ngotot mengusung konsep “Batu Kota Bernuansa Desa”?
Perlu ditegaskan, justru karena konsep “Batu Kota Bernuansa Desa” inilah pemerintah pusat—dalam hal ini Mendagri, Menteri Otoda, dan DPR RI yang tadinya memutuskan tidak memproses Kotatif Batu—akhirnya membuka kembali kesempatan bagi Batu untuk menjadi kota otonom. Jadi, konsep ini sudah teruji secara historis dan politis.
*Apa sebenarnya keistimewaan konsep “Batu Kota Bernuansa Desa” ini?*
Ada dua hal utama yang diminta pemerintah pusat dan DPR RI saat itu.
Pertama, adanya bukti aspirasi warga sesuai amanat UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah). Syarat ini sudah kami penuhi dengan membentuk Pokja, berkirim surat, dan melakukan audiensi. Kedua, mereka meminta Pokja merumuskan konsep pembangunan yang relevan dengan identitas Kota Batu dan bisa berlaku selamanya ke depan.
Tim Pokja harus bekerja dan berpikir keras untuk merumuskan konsep yang tepat untuk disampaikan ke pusat.
Setelah melalui proses “diplomasi ide”, akhirnya Pokja sepakat mengajukan konsep “Batu Kota Bernuansa Desa”.
Baru setelah konsep itu diajukan, pemerintah pusat bersedia membahas peningkatan status Kota Batu.
*Secara umum, seperti apa wajah “Batu Kota Bernuansa Desa” yang digagas Pokja?*
Secara garis besar, wajahnya adalah sebuah kota di dalam taman yang memiliki banyak pepohonan, konservasi tanah dan air yang terjaga, serta kehidupan masyarakat yang guyub rukun dan bergotong royong. Dari sisi tata ruang, misalnya, ketinggian bangunan dibatasi maksimal tiga lantai. Itu salah satu contohnya.
*Apakah itu berarti investasi dibatasi, bahkan pembangunan infrastruktur terkesan dilarang?*
Oh, tidak seperti itu. Maksud dari konsep ini adalah investasi tetap diperbolehkan, tetapi diarahkan agar selaras dengan karakter daerah, misalnya investasi di bidang pertanian dan sektor pendukungnya yang ramah lingkungan.
15 Nopember 2026
*Akaha Taufan Aminudin*
*SATUPENA JAWA TIMUR*



















