Laporan Realisasi APBDES Tahun 2021 dan APBDes Desa Padang Barat Tahun 2022

Kamis, 3 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAUTARA, BOLMUT – Sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 tentang desa pasall 68 (a), masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka setiap awal tahun anggaran Pemerintah Desa wajib memberikan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Desa kepada masyarakat melalui benner maupun website resmi desa.

Untuk diketahui, Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan kegiatan keuangan Pemerintah Desa yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Desa. Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran Desa memuat unsur-unsur anggaran dan realisasi atas :

  1. Pendapatan Desa;
  2. Belanja Desa;
  3. Surplus/Defisit Desa;
  4. Pembiayaan Desa;
  5. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa) Desa.

Pendapatan Desa diklasifikasikan atas Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain.

Adapun LPJ APBDesa Desa Padang Barat Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah kami sampaikan seperti dokumen terlampir, agar masyarakat dapat mengetahui tentang informasi pelaksanaan anggaran Pemerintahan di Desa Padang Barat. terlampir gamabr dibawah Laporan Realisasi APBDES Desa Padang Barat Tahun 2021.

INFO Grasi APBDes Taun 2022

Dalam mendukung program pemerintah dalam hal transparansi anggaran, Pemdes membuat informasi grafis di media sosial terkait transparansi anggaran APBDesa Tahun 2022.

Adapun tujuan dari pemasangan ini, supaya untuk dibaca dan di ketahui semua orang khususnya masyarakat Desa.

(SSP)

 

Berita Terkait

Wujud Kepedulian terhadap Sesama, Babinsa Koramil 0823/10 Arjasa Salurkan Bantuan Beras
Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur
Puluhan Anggota Satpol-PP yang Tergabung Tim BKC Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM
Anggaran Daerah Rp2,46 Triliun Gerindra Soroti Minimnya Porsi Infrastruktur Banggai
DPRD Banggai Tetapkan Tujuh Ranperda Regulasi Pajak hingga Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas
Anggaran Banggai 2027 Mencapai Rp2.46 Triliun Efektivitas Belanja Menjadi Tantangan
Fraksi PKB Minta Pemkab Banggai Benahi PAD Pelayanan Air Bersih dan Kinerja BUMD dalam RAPBD 2027.
Legislasi Banggai 2027 Mulai Disiapkan Pemkab dan DPRD Usulkan 11 Ranperda

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 12:30 WITA

Wujud Kepedulian terhadap Sesama, Babinsa Koramil 0823/10 Arjasa Salurkan Bantuan Beras

Senin, 9 November 2026 - 11:48 WITA

Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur

Senin, 9 November 2026 - 11:28 WITA

Puluhan Anggota Satpol-PP yang Tergabung Tim BKC Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM

Senin, 9 November 2026 - 07:37 WITA

Anggaran Daerah Rp2,46 Triliun Gerindra Soroti Minimnya Porsi Infrastruktur Banggai

Senin, 9 November 2026 - 07:10 WITA

DPRD Banggai Tetapkan Tujuh Ranperda Regulasi Pajak hingga Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas

Berita Terbaru