SUARAUTARA.COM,MINAHASA-Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar Workshop Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2025 selama tiga hari, 28–30 Juli 2025, bertempat di Manado Tateli Resort and Convention Center. Kegiatan ini melibatkan 227 operator desa dari seluruh wilayah Minahasa, dibagi dalam dua angkatan pelatihan.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Minahasa, Dr. Lynda Watania, M.Si, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya digitalisasi dan peningkatan kapasitas SDM desa dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel.
“Siskeudes berbasis digital wajib diterapkan. Kita tidak bisa lagi mengandalkan sistem manual yang rawan kesalahan dan tidak efisien. Desa sebagai ujung tombak pembangunan harus mampu menjawab tuntutan zaman,” tegas Watania.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyampaikan bahwa workshop ini menghadirkan narasumber berkompeten demi memperkuat pemahaman para operator desa dalam tata kelola keuangan berbasis sistem informasi. Hal ini, kata dia, bagian dari upaya serius Pemkab Minahasa menciptakan tata kelola desa yang transparan, efektif, dan akurat.
Sekda juga menyoroti pentingnya data valid dalam kebijakan pemerintahan, termasuk untuk penyaluran bantuan sosial. Ia mengingatkan, kesalahan data bisa berdampak pada keputusan yang keliru dan merugikan masyarakat.
“Akuntabilitas kebijakan bergantung pada akurasi data. Jika datanya salah, maka kebijakan pun akan salah sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Watania mengaitkan penguatan kapasitas ini dengan tantangan Revolusi Industri 4.0 dan 5.0, di mana teknologi dan kecerdasan buatan (AI) mulai mengambil alih banyak peran manusia. Operator desa, kata dia, harus mampu beradaptasi agar tidak tertinggal.
“Pekerjaan-pekerjaan kini banyak dilakukan oleh sistem otomatis. SDM desa harus belajar, meningkatkan diri, dan siap menghadapi tantangan digitalisasi,” tambahnya.
Selain aspek teknis, Sekda Watania juga menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai kebangsaan yang harus tetap hidup di tengah masyarakat desa. Menurutnya, keberagaman budaya, agama, dan adat yang ada di desa justru menjadi kekuatan dalam membangun harmoni sosial.
“Desa harus menjadi garda depan pengamalan nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan Bhinneka Tunggal Ika,” tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Minahasa, Drs. Arthur Palilingan, serta para pejabat teknis lainnya. Workshop ini menjadi langkah strategis Pemkab Minahasa dalam mendukung pengelolaan dana desa yang profesional dan berbasis sistem, guna mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
