SUARAUTARA, Buol – Komite Nasional Pemuda Indonesia, atau lebih populer dengan singkatan KNPI, adalah organisasi kepemudaan yang Melegitimasi semua organisasi baik yang terdaftar secara nasional maupun Lokal. KNPI sendiri sudah tersebar di beberapa provinsi dan kota se-Indonesia.
kabupaten buol merupakan salah satu wilayah yang membentuk satu badan pengurus DPD KNPI dengan berpijak pada ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Kurang lebih 5 tahun yang lalu tepat pada tanggal 23-25 Mei 2017 PENGURUS DPD KNPI KABUPATEN BUOL Melaksanakan pelantikan dan rapat kerja..
Berapa minggu lalu pangurus KNPI Buol mengumumkan waktu pelaksanaan musda dilaksanakan tanggal 19 November 2022, setelah pengumuman tersebut disampaikan oleh panitia pelaksana, diskusi diruang publik makin menajam. Membahas agenda Musda KNPI Buol..
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akibat perdebatan yang sudah ramai dimedia sosial, pengurus KNPI Buol melakukan Rapimda 14/11/2022 yang dihadiri oleh Ketua OKP atau perwakilan.
Dari hasil Rapimda tersebut di putuskan bahwa pelaksanaan Musda tetap dilakukan tanggal 19 November 2022 sesuai jadwal yang sebelumnya dan disepakati oleh beberapa OKP tidak termasuk Liga Mahasiswa Nasional untuk demokrasi (LMND) Buol.
” Kenapa LMND Buol tidak setuju dengan Musda KNPI Buol dan memilih menolak??, Kami berpikir bahwa pelaksanan musda KNPI terindikasi By Desain, dan Cacat secara yuridis,” tegas Agung Trianto kepada suarautara.cim, Selasa (15/11/2022) via pesan whastappnya.
Adapun dasar penolakan yang dilakukan oleh LMND Buol diantaranya masa Jabatan Pengurus DPD KNPI Buol telah demisioner atau melewati abang batas berlakunya SK DPP, yang semestinya di laksanakan sejak 3 Tahun lalu.
” Musda KNPI VI di laksanakan oleh Pengurus telah demisioner jelas sangat tidak konstitusional dan bertentangan dengan AD ART organisasi.,” beber Agung.
Kemudian menurut aktivis jalanan ini menambahkan seharusnya, karena tidak aktif dari sejak berdirinya sampai saat demisioner, KNPI Buol di ambil alih oleh KNPI Provinsi atau Dewan Pembina/Pertimbangan Organisasi, dan selanjutnya baik Provinsi dan Dewan Pertimbangan yang menjadi SC dan Panitia Musda.
“Jika musda tetap dilaksanakan, harusnya ketua KNPI sebelumnya memperlihatkan surat rekomendasi pelaksanaan Musda dari provinsi dan musyawarah daerah dilakukan oleh caraterker bukan ketua yang sudah lewat masa jabatannya, kalau tetap ketua lama yang melakukan Musda, kami mencurigai ada indikasi By Desain didalamnya, kenapa harus berkeras. Itu menjadi tanda tanya buat kami” ungkapnya.
Secara organisasi bahwa liga mahasiswa Nasional untuk demokrasi (LMND) Buol bersepakat menolak keras Musda KNPI dilaksanakan, jika tetap dilakukan harus diperlihatkan surat mandat untuk melaksanakan Musda dari provinsi dan dilaksanakan oleh orang yang dimandatkan.
“Musda itu terbuka untuk semua OKP, agar partisipasi dan demokrasi dalam musda tetap terjalin tapi jika musda dilakukan oleh ketua yang telah melewati batas ketentuan Ad/art itu merusak Ruang demokrasi, jangan sampai jika musda tetap dilaksanakan, ada indikasi berpihak pada satu kelompok dll” Tamba ketua LMND ini.
KNPI Buol haruslah sejalan dengan visi misi.
KNPI menyatukan visi dan persepsi pemuda dalam pembangunan yang dilandasi oleh asas dan nilai kemanusiaan, keadilan dan kemakmuran bangsa indonesia. KNPI harus mampu mendorong semangat kemandirian kaum muda dalam mengembangkan kualitasnya, hal ini sangat menentukan akan peran sertanya dalam membina masyarakat.
Sementara itu, ketua DPD KNPI Buol didepan seluruh PK dan OKP saat Rapimda menegaskan bahwa dirinya telah mendapat mandat dari ketua DPD Sulteng untuk melaksanakan Musda KNPI VI sesuai jadwal yakni 19 November 2022.
” Saya tegaskan pelaksanaan Musda tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan, apa pun yang terjadi,” tegas Budi Su’a, Senin, (14/11/2022).
Laporan : Zulfikar Ndala/ Editor : Uchan
