
Suarautara.com, Banggai – Aktivitas pembangunan pagar dan akses jalan masuk milik warga di ruas Jalan Trans Luwuk–Toili, Desa Koyoan, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai.
Menjadi perhatian publik. Pembangunan yang berada di tepi jalur transportasi tersebut diduga tidak memperhatikan ketentuan garis sempadan jalan (GSJ).
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan pemanfaatan ruang, khususnya peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai melalui Bidang Tata Ruang.
Pasalnya, aktivitas konstruksi di lokasi tersebut disebut telah berlangsung kurang lebih satu bulan. Namun, pemeriksaan teknis secara langsung oleh instansi yang berwenang masih dinantikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemerintah Kecamatan Nambo bersama Pemerintah Desa Koyoan sebelumnya telah melakukan peninjauan lokasi pada akhir Oktober 2026. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi pembangunan sekaligus mengidentifikasi potensi persoalan terkait pemanfaatan ruang.
Meski demikian, perkembangan penanganan dari pihak Dinas PUPR Banggai menjadi perhatian. Masyarakat membutuhkan kejelasan apakah pembangunan tersebut telah sesuai dengan ketentuan tata ruang atau justru berada pada area yang seharusnya menjadi bagian dari ruang manfaat maupun ruang pengawasan jalan.
Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap teguran administratif didasarkan pada pemeriksaan dan pengukuran teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar penilaian tanpa verifikasi di lapangan.
Kepala Desa Koyoan, Ahmad Ibah, saat dikonfirmasi awak media, Minggu (15/11/2026), menyampaikan bahwa aktivitas pembangunan masih berlangsung. Menurutnya, pemilik lahan tetap melanjutkan pekerjaan hingga saat dirinya memberikan keterangan.
Ahmad Ibah berharap Dinas PUPR Kabupaten Banggai segera turun langsung melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.
Ia juga mengingatkan bahwa ruas jalan tersebut merupakan jalur provinsi yang memiliki fungsi strategis bagi mobilitas masyarakat. Karena itu, pembangunan di sepanjang koridor jalan perlu memperhatikan ketentuan jarak bangunan serta kebutuhan infrastruktur pada masa mendatang.
Termasuk kemungkinan pelebaran badan jalan dan pembangunan saluran drainase atau riol yang membutuhkan ruang memadai.
Kalau nantinya ada pelebaran jalan maupun pembangunan got atau riol, bangunan seharusnya memiliki jarak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi kepentingan umum dan keselamatan bersama,” tegas Ahmad Ibah.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa penataan bangunan di sepanjang jalan umum bukan hanya menyangkut kepentingan pemilik lahan, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan, kelancaran transportasi, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Dinas PUPR Banggai. Instansi tersebut diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai status pembangunan, ketentuan sempadan yang berlaku, serta hasil pemeriksaan teknis terhadap lokasi yang dipersoalkan.
Pengawasan tata ruang juga perlu diterapkan secara konsisten. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa penertiban hanya dilakukan terhadap pihak tertentu, sementara persoalan serupa di lokasi lain tidak mendapatkan penanganan yang sama.
Sorotan ini sekaligus mengingatkan kembali pada polemik pemanfaatan ruang di kawasan Kilometer 3 arah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Luwuk yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
Dua persoalan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperjelas mekanisme pengawasan, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta memastikan setiap pembangunan di sepanjang koridor jalan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar teguran administratif. Pemeriksaan langsung, pengukuran sesuai ketentuan, dan penyampaian hasil secara transparan diperlukan agar tidak muncul ketidakpastian hukum.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, tindakan penertiban harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila pembangunan dinyatakan memenuhi ketentuan, pemerintah juga perlu menyampaikan dasar penilaiannya kepada publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Banggai, khususnya Bidang Tata Ruang, masih diharapkan memberikan klarifikasi dan hak jawab guna melengkapi pemberitaan serta menjaga keberimbangan informasi.(AM’oks69).
















