Suarautara.com, Buol – Pemerintah Kabupaten Buol menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buol.
Penyampaian tersebut menjadi tahapan penting dalam pembahasan rancangan anggaran daerah, sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan penggunaan keuangan daerah.
Dalam pidato pengantarnya, Bupati Buol menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi belanja pemerintah serta penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Penyusunan anggaran tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta Surat Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tanggal 29 September 2026 terkait penyampaian rancangan alokasi TKD Tahun 2027.
Penyesuaian transfer pusat yang mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya berdampak pada penyusunan postur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Berdasarkan Nota Keuangan yang disampaikan kepada DPRD, pendapatan daerah Kabupaten Buol tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp909,80 miliar. Angka tersebut meningkat sekitar 0,05 persen dibandingkan penetapan APBD 2026 sebesar Rp909,39 miliar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp102,62 miliar atau meningkat sekitar 7,22 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut diarahkan melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
Sementara itu, pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp792,01 miliar, mengalami penurunan sekitar 0,81 persen dibandingkan alokasi tahun 2026.
Dari sisi belanja, Pemkab Buol merencanakan anggaran sebesar Rp909,80 miliar. Jumlah tersebut turun sekitar 3,40 persen dibandingkan penetapan APBD 2026 yang mencapai Rp941,82 miliar.
Meski terjadi penurunan belanja secara keseluruhan, alokasi belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 18,08 persen menjadi Rp90,06 miliar.
Adapun belanja operasi direncanakan sebesar Rp723,77 miliar, belanja tidak terduga Rp2 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp93,95 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan nihil.
Peningkatan belanja modal tersebut menjadi salah satu bagian dari kebijakan penganggaran daerah di tengah penyesuaian fiskal, khususnya untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah 2027
Penyusunan RAPBD 2027 juga diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Buol Nomor 13 Tahun 2026.
Tema pembangunan yang diusung yakni “Mengembangkan Sektor Pertanian dan SDA Berkelanjutan sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting”.
Arah kebijakan tersebut sekaligus mendukung visi pembangunan Kabupaten Buol, yaitu mewujudkan Buol agamis sebagai daerah agropolitan yang maju dan berkelanjutan.
Selain itu, RAPBD 2027 diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan ketahanan pangan.
Dalam rancangan kebijakan tersebut, pemerintah daerah menetapkan enam agenda prioritas pembangunan.
Pertama, penguatan sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, terutama peningkatan produksi beras melalui optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, penyediaan benih unggul, pemanfaatan teknologi pertanian, serta penguatan kelembagaan petani.
Kedua, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah dengan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, warga perdesaan, dan kelompok rentan.
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan, penurunan stunting, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan generasi muda, penguatan Balai Latihan Kerja (BLK), serta afirmasi PSDKU.
Keempat, pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah untuk mendukung distribusi hasil pertanian, aktivitas perdagangan, pelayanan dasar, serta pengembangan pusat-pusat ekonomi baru.
Kelima, penguatan tata kelola pemerintahan dan transformasi digital melalui pembenahan administrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendorong efisiensi dan transparansi.
Keenam, memastikan setiap program berorientasi pada hasil sehingga penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di akhir penyampaiannya, Pemkab Buol menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.***

















