Buol, Suarautara. com – Pemerintah Kabupaten Buol terus mematangkan rencana pembangunan Batalyon Teritorial Perbantuan sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan wilayah dan dukungan terhadap stabilitas keamanan daerah. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Tindak Lanjut Rencana Lokasi Persiapan Pembangunan Batalyon Teritorial Perbantuan yang digelar pada Senin, 26 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Buol, Lantai II Kantor Bupati.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Moh. Yamin Rahim, S.H., M.H., Asisten II Setda Kabupaten Buol, pimpinan perangkat daerah terkait, unsur TNI, serta perwakilan kecamatan dan instansi teknis.
Dalam rapat tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol menekankan pentingnya mengidentifikasi lokasi pembangunan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia mengingatkan agar lokasi yang dipilih tidak tumpang tindih dengan pemukiman masyarakat, kawasan hutan lindung, maupun lahan perusahaan PT. HIP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari sisi tata ruang, Kepala Bidang Tata Ruang menjelaskan bahwa apabila lokasi tetap dipertahankan, masih diperlukan proses pembebasan lahan. Sementara jika lokasi digeser, akan muncul tantangan lain berupa kondisi topografi yang curam, keberadaan muara anak sungai, serta keterbatasan akses menuju lokasi.
“Desa Yugut menjadi salah satu alternatif karena topografinya relatif lebih datar dan akses lebih mudah, namun masih berada dalam wilayah HGU,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj. Sekda menyampaikan pandangannya bahwa Desa Yugut memiliki keunggulan dari sisi kontur lahan yang lebih mendukung pembangunan dibandingkan Desa Binuang, yang berada di lembah di antara pegunungan.
Sementara itu, Kepala UPTD KPH Pogogul menjelaskan bahwa lahan di Binuang merupakan tanah pelepasan, namun memiliki tantangan dari sisi aksesibilitas dan topografi. Untuk Yugut, ia mengingatkan agar status lahan benar-benar dipastikan agar tidak menimbulkan klaim kepemilikan oleh masyarakat di kemudian hari.
Dari perspektif kewilayahan, Camat Bukal menyampaikan bahwa wilayah Yugut rawan banjir sehingga memerlukan anggaran besar untuk penimbunan dan penataan lahan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buol menyampaikan bahwa persoalan banjir di Yugut dapat diantisipasi melalui pembangunan sistem bendungan keliling. Ia juga menegaskan bahwa secara hukum, lahan dalam wilayah HGU tidak memungkinkan adanya hak milik perorangan.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyoroti bahwa di Binuang masih terdapat lahan milik warga, sehingga berpotensi kembali memerlukan proses pembebasan lahan apabila lokasi tersebut dipilih.
Menutup rapat, Wakil Bupati Buol menegaskan bahwa Pemerintah Daerah akan menempatkan TNI sebagai pihak utama dalam menentukan pilihan lokasi, mengingat batalyon tersebut merupakan bagian dari struktur pertahanan TNI.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan pertahanan negara di daerah, dengan tetap mengedepankan aspek tata ruang, legalitas lahan, kepentingan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan wilayah.Editor : Redaksi
(Diskominfo)
