Buol, Suarautara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol menegaskan komitmennya dalam mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai bagian dari program nasional. Hal ini ditandai dengan digelarnya rapat kerja bersama Tim Khusus Sekolah Rakyat di ruang kerja Bupati Buol, Kelurahan Leok II, Senin (8/9). Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, M.M, bersama Wakil Bupati, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, SH. MH.
Dalam arahannya, Bupati Risharyudi meminta jajaran terkait untuk bergerak cepat memastikan kelengkapan dokumen dan syarat administrasi yang dibutuhkan. Ia secara khusus menugaskan Dinas PUPR, Dinas Sosial, serta PIC Utusan Khusus Percepatan SR agar mendampingi langsung proses verifikasi di kementerian.
“Pastikan semua syarat yang sudah dipenuhi benar-benar ter-update di kementerian. Ini sangat penting agar tahapan pembangunan Sekolah Rakyat di Buol berjalan lancar sesuai jadwal,” tegas Bupati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, Wakil Bupati Buol telah melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial dan PUPR pada 2 September 2025. Dari hasil pertemuan tersebut, pemerintah daerah diminta melengkapi dokumen lingkungan seperti UKL-UPL, yang akan disusun bersama Dinas Lingkungan Hidup. Dokumen ini menjadi salah satu syarat penting untuk pembangunan SR permanen.
Tak hanya fokus pada pembangunan gedung utama, Pemkab Buol juga menyiapkan Sekolah Rakyat Rintisan yang akan mulai beroperasi lebih awal. Mansyur Lewa, PIC Utusan Khusus Percepatan SR, menjelaskan bahwa rintisan tersebut akan dibuka dengan empat rombongan belajar (rombel).
“Calon siswa akan diidentifikasi dari database Kementerian Sosial. Nantinya SR Rintisan akan menggunakan asrama, dilengkapi fasilitas pendidikan, pakaian, hingga konsumsi,” jelas Mansyur.
Ia menambahkan, Pemkab Buol telah menuntaskan sejumlah syarat utama, termasuk penerbitan sertifikat lahan seluas lebih dari sembilan hektar dan pembersihan lokasi. Saat ini, tantangan berikutnya adalah memastikan data terbaru tersinkronisasi dengan Kementerian PUPR dan Kemensos, agar realisasi pembangunan segera terealisasi.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting daerah, di antaranya Asisten I Setda Buol, Drs. Moh. Kasim, MM., Kepala Dinas PUPR, Darsyad, S.T., Kepala Dinas Perkim, Suleman Ain, SH., Kepala Dinas Sosial, Asmayudin Gontjing, S.Sos., serta Staf Khusus Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan, Politik, dan Kemasyarakatan, Moh. Zukri, SH.
Kehadiran lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut memperlihatkan keseriusan Pemkab Buol dalam memastikan Sekolah Rakyat segera hadir sebagai sarana pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat.***
