Pemkab Banggai Raih Nilai Indeks Tertinggi Evaluasi SPBE Se -Sulteng

Jumat, 3 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banggai, Suarautara.com – Pemerintah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) berhasil meraih nilai indeks tertinggi evaluasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Se-Sulteng tahun 2024.

Raihan indeks SPBE tertinggi itu diraih Pemkab Banggai diantara 13 kabupaten/ kota dan Provinsi berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Nomor 663 Tahun 2024, tentang hasil evaluasi SPBE Tahun 2024, instansi pusat dan daerah.

Diketahui indeks Pemkab Banggai berhasil meraih 3,59 dengan predikat Sangat Baik dan menjadi kado istiewa diakhir tahun di bawah kepemimpinan Bupati Banggai Ir H. Amirudin, MM., AIFO dan Wakil Bupati, Drs.H. Furqanudin Masulili, MM.

Keberhasilan pemkab Banggai inipun menjadi catatan tersendiri bagi pemerntah pusat dalam hal ini KemenPAN RB dengan penilaian secara berkala, baik menentukan langkah strategis dalam perbaikan system, menyusun rekomendasi kebijakan baru untuk mendukung transformasi digital.

Berdasarkan program dan jargonya, GERAKAN BANGGAI TERDEPAN, INOVATIF MAJU DAN SEJAHTERA, yakni  Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan efisiensi birokrasi. Indeks ini sering kali menjadi acuan dalam mengevaluasi transformasi digital yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sedangkan untuk komponen Penilaian Indeks SPBE diukur berdasarkan beberapa domain utama, yang meliputi:

Kebijakan SPBE:

Meliputi kebijakan, peraturan, dan pedoman yang mendukung pelaksanaan SPBE yang fokus pada keberadaan kerangka hukum dan regulasi.

Tata Kelola SPBE:

Berhubungan dengan manajemen dan pengelolaan SPBE di instansi pemerintahan.

Menilai perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penerapan SPBE.

Manajemen SPBE:

Mencakup pengelolaan sumber daya manusia, infrastruktur, dan aplikasi yang digunakan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Layanan SPBE:

Menilai kualitas layanan yang diberikan, seperti layanan administrasi, informasi, dan interaksi kepada masyarakat.

Termasuk layanan internal antarlembaga pemerintahan.

Keamanan Informasi:

Mengukur perlindungan terhadap data dan informasi yang dikelola dalam sistem elektronik.

Tujuan Indeks SPBE

Efisiensi dan efektivitas pemerintahan: Memastikan bahwa pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja pemerintah.

Peningkatan pelayanan publik: Memberikan layanan yang lebih transparan, cepat, dan responsif kepada masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas: Meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dengan sistem yang lebih terintegrasi dan transparan.

Penilaian dan Peningkatan

Penilaian dilakukan secara berkala oleh pemerintah melalui instansi yang berwenang, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Hasil indeks SPBE digunakan untuk:

Menentukan langkah strategis dalam perbaikan sistem.

Menyusun rekomendasi kebijakan baru untuk mendukung transformasi digital.

Manfaat SPBE

Integrasi data dan informasi antarinstansi: Mengurangi silo informasi dan memudahkan koordinasi.

Aksesibilitas layanan: Masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah secara online dengan lebih mudah.

Efisiensi biaya operasional: Mengurangi biaya-biaya administratif yang tidak perlu.

Indeks SPBE mencerminkan sejauh mana pemerintah telah berhasil memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber ; [Diskominfo SP Banggai]

 

Berita Terkait

Sekda Touna Paparkan Anggaran Keagamaan dan Dana Hibah, Miliaran Rupiah Dialokasikan untuk Masyarakat
Pemkab Touna Evaluasi Program BINAR, 240 Mahasiswa Masih Menunggu Verifikasi Tahap III
Evaluasi Kerja Sama Media, Sekda Touna Tekankan Publikasi Pembangunan dan Profesionalitas Pers
Ketua Komisi I Lisa Sundari Bacakan Rekomendasi DPRD Amir Kapal Besar 4 Perusahaan Tetap Bongkar Muat di Tangkiang
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Buol Apresiasi Pendampingan Hukum Kejari
PJS Soroti Sikap Tertutup Kejari Touna Soal Pengembalian Dana Korupsi, Desak Transparansi kepada Publik
Bawaslu Banggai Perkuat Soliditas Sekretariat Melalui Rapat Evaluasi Rutin
Bawaslu Banggai Sambangi Kodim 1308/LB Sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan Jadi Fokus

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:51 WITA

Sekda Touna Paparkan Anggaran Keagamaan dan Dana Hibah, Miliaran Rupiah Dialokasikan untuk Masyarakat

Kamis, 19 November 2026 - 18:08 WITA

Pemkab Touna Evaluasi Program BINAR, 240 Mahasiswa Masih Menunggu Verifikasi Tahap III

Kamis, 19 November 2026 - 15:33 WITA

Evaluasi Kerja Sama Media, Sekda Touna Tekankan Publikasi Pembangunan dan Profesionalitas Pers

Kamis, 19 November 2026 - 13:37 WITA

Ketua Komisi I Lisa Sundari Bacakan Rekomendasi DPRD Amir Kapal Besar 4 Perusahaan Tetap Bongkar Muat di Tangkiang

Kamis, 19 November 2026 - 10:53 WITA

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Buol Apresiasi Pendampingan Hukum Kejari

Berita Terbaru