Suarautara.com, Banggai – 200 masa aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banggai bersama ratusan anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Labuan Samudera di Kantor DPRD Kabupaten Banggai, Kamis (19/11/2026).
Masa aksi demonstrasi yang berakhir dengan diterbitkannya surat rekomendasi DPRD terkait aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tangkiang, Kecamatan Kintom.
Pantauan di lokasi, sekitar 200 massa aksi mendatangi Kantor DPRD Banggai yang berada di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk. Mereka menyampaikan aspirasi terkait rencana pemindahan aktivitas bongkar muat kapal dari Pelabuhan Tangkiang ke Pelabuhan Teluk Lalong.
Setelah melalui pertemuan dan pembahasan bersama perwakilan DPRD, massa aksi akhirnya menerima selembar surat rekomendasi yang ditandatangani Ketua DPRD Banggai, H. Saripuddin Tjato, SH, tertanggal 19 November 2026, didalam surat tersebut, DPRD Banggai menyampaikan dua poin penting.
Pertama, aktivitas bongkar muat kapal di Pelabuhan Tangkiang tidak dipindahkan ke Teluk Lalong bagi empat perusahaan tambang emas yang selama ini telah beroperasi di pelabuhan tersebut.
Kedua, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) dimungkinkan memberikan kesempatan kepada perusahaan lain untuk beroperasi di Pelabuhan Teluk Lalong dengan klasifikasi kapal di bawah 6 DWT, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terbitnya rekomendasi tersebut menjadi perhatian bagi keberlangsungan pekerjaan ratusan tenaga kerja bongkar muat sekaligus pengaturan operasional pelabuhan berdasarkan kapasitas dan standar keselamatan.
Usai menerima surat rekomendasi, massa aksi kemudian membubarkan diri. Situasi di lingkungan Kantor DPRD Banggai berangsur kondusif.
Usai aksi demonstrasi, awak media mewawancarai Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Tangkiang, Amir Abd Razak Mongulele, yang akrab disapa Amir.
Dalam keterangannya, Amir menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Banggai, khususnya Ketua Komisi I Lisa Sundari dari Partai Golkar serta anggota Fraksi Golkar Rika Syaifudin yang turut mengawal persoalan tersebut.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Komisi I, khususnya Ibu Rika Syaifudin, yang sebelumnya telah mengikuti rapat bersama jajaran Kementerian Perhubungan di Jakarta,” ujar Amir.
Menurutnya, hasil pembahasan tersebut memberikan kejelasan bahwa aktivitas bongkar muat kapal-kapal besar yang selama ini beroperasi di Pelabuhan Tangkiang tetap berjalan.
Amir menjelaskan, kondisi dan standar dermaga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan lokasi sandar kapal.
Ia juga menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 400 anggota TKBM Labuan Samudera yang bekerja dan menjalankan aktivitas bongkar muat sesuai standar serta ketentuan yang berlaku.
Amir menegaskan, pihaknya terus mengarahkan seluruh anggota agar menjalankan pekerjaan dengan memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh instansi berwenang.
Kesmpatan yang sama hal ini di sampaikan oleh, anggota DPRD Banggai dari Fraksi Golkar, Rika Syaifudin, saat ditemui awak media menjelaskan bahwa dirinya pernah mengikuti rapat bersama jajaran Kementerian Perhubungan di Jakarta untuk membahas persoalan aktivitas pelabuhan tersebut.
Rika mengatakan, penjelasan yang disampaikan kepada para pekerja bongkar muat merupakan upaya menyelaraskan informasi dengan ketentuan yang disampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Ia menegaskan, aspek keselamatan pelayaran dan aktivitas sandar kapal harus menjadi pertimbangan utama.
“Kalau soal keselamatan, tidak ada toleransi. Kapal-kapal yang selama ini bersandar di Tangkiang merupakan kapal besar yang tidak bisa masuk ke Teluk Lalong karena keterbatasan kondisi pelabuhan,” jelas Rika.
Menurutnya, kapal dengan klasifikasi tertentu yang dapat masuk ke Teluk Lalong harus menyesuaikan ketentuan kedalaman alur dan kemampuan fasilitas pelabuhan. Ia menyebutkan, kapal dengan draft di bawah enam meter menjadi salah satu klasifikasi yang dapat dipertimbangkan untuk beroperasi di Teluk Lalong.
Rika juga menjelaskan bahwa empat perusahaan yang selama ini melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tangkiang tidak termasuk dalam skema pemindahan sebagaimana yang dikhawatirkan para pekerja.
“Saya hanya menyampaikan dan menyelaraskan apa yang menjadi penjelasan dari Dirjen Perhubungan Laut. Jadi, tidak ada pemindahan aktivitas empat perusahaan yang selama ini sudah beroperasi di Tangkiang,” ungkapnya.
Dengan terbitnya rekomendasi DPRD Banggai, para pekerja bongkar muat berharap aktivitas mereka tetap berjalan tanpa menimbulkan ketidakpastian pekerjaan.
Persoalan ini selanjutnya membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, KUPP, pengelola pelabuhan, perusahaan, dan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan bongkar muat tetap memperhatikan ketentuan hukum, keselamatan pelayaran, serta keberlangsungan tenaga kerja di Pelabuhan Tangkiang.(AM’oks69).


















