Suarautara.com, Touna – Sikap tertutup Kejaksaan Negeri (Kejari) Tojo Una-Una dalam memberikan informasi terkait pengembalian kerugian keuangan negara dari perkara tindak pidana korupsi menuai sorotan Pengurus Jurnalis Siber (PJS) Kabupaten Tojo Una-Una.
PJS menilai, keterbukaan informasi mengenai pemulihan aset negara atau asset recovery merupakan bagian penting dari akuntabilitas penegakan hukum. Terlebih, informasi tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pengembalian uang negara yang menjadi perhatian publik.
Sorotan itu mencuat setelah sejumlah wartawan mengalami kesulitan memperoleh konfirmasi langsung saat mendatangi Kantor Kejari Touna di Ampana, Selasa (17/11/2026).
Kedatangan lima jurnalis yang terdiri atas dua wartawan anggota PJS Touna dan tiga rekan media lainnya tersebut bertujuan mengonfirmasi informasi mengenai pengembalian dana hasil pemulihan kerugian negara dalam perkara korupsi.
Sekretaris PJS Touna, Usman Ayahu, menjelaskan bahwa informasi awal diperoleh saat pihaknya melakukan pemantauan aktivitas di ruang publik digital.
Usai melaksanakan peliputan di depan Mapolres Touna pada hari yang sama, mereka menemukan unggahan akun media sosial Instagram tertanggal 12 November 2026 yang memperlihatkan momen pengembalian dana pemulihan hasil tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan dengan nilai lebih dari Rp200 juta.
Berangkat dari informasi tersebut, para jurnalis kemudian mendatangi Kantor Kejari Touna untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus memperoleh penjelasan mengenai proses pengembalian dana tersebut.
Namun, menurut Usman, upaya konfirmasi yang dilakukan tidak mendapatkan respons sebagaimana diharapkan.
“Setelah mendapatkan informasi dari postingan tersebut, kami bergegas menuju Kantor Kejari Touna untuk mengonfirmasi kebenarannya. Namun, sangat disayangkan pihak Kejari terkesan tertutup dan menghindari lima orang jurnalis yang datang untuk menjalankan tugas jurnalistik,” ungkap Usman, Rabu (18/11/2026).
Sikap tersebut mendapat kecaman dari Ketua DPC PJS Tojo Una-Una, Abdul Haris Wartabone. Ia menilai, institusi penegak hukum semestinya tidak alergi terhadap pertanyaan maupun pengawasan media, terutama menyangkut perkara korupsi dan pemulihan keuangan negara.
Menurut Abdul Haris, pers memiliki fungsi kontrol sosial yang dijamin undang-undang. Karena itu, akses konfirmasi terhadap informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik seharusnya menjadi bagian dari keterbukaan institusi pemerintah.
“Sebagai institusi penegak hukum, Kejari seharusnya menjunjung tinggi transparansi. Menutup akses konfirmasi bagi pers sama saja dengan mencederai fungsi pengawasan publik,” tegas Abdul Haris.
Empat Dampak Sikap Tertutup
Berdasarkan kajian internal PJS Touna, terdapat empat persoalan yang dinilai perlu menjadi perhatian serius apabila informasi mengenai pengembalian kerugian negara tidak disampaikan secara terbuka.
Pertama, menurunnya kepercayaan publik. Minimnya informasi mengenai proses pengembalian uang negara berpotensi menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Publik perlu mendapatkan kejelasan mengenai besaran dana yang dikembalikan, mekanisme penyetoran, serta status penerimaannya dalam kas negara.
Kedua, persoalan keterbukaan informasi publik. PJS menilai, informasi mengenai pemulihan kerugian negara pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan publik dan perlu dikelola sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Meskipun demikian, akses terhadap informasi tetap harus memperhatikan klasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Ketiga, hilangnya momentum edukasi hukum. Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari penjatuhan hukuman kepada pelaku, tetapi juga dari upaya mengembalikan kerugian keuangan negara. Publikasi yang proporsional mengenai eksekusi uang pengganti dan denda dapat menjadi sarana edukasi sekaligus memperlihatkan hasil nyata penegakan hukum.
Keempat, pentingnya pengawasan terhadap administrasi pemulihan aset. Keterbukaan informasi mengenai proses eksekusi dan penyetoran uang negara diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas serta memastikan seluruh tahapan dilaksanakan sesuai prosedur. Pengawasan media dan masyarakat menjadi salah satu bentuk kontrol eksternal yang penting.
PJS Desak Kejari Touna Lebih Terbuka
Menyikapi persoalan tersebut, PJS Touna mendesak Kejari Tojo Una-Una agar segera melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat maupun insan pers.
Ada tiga tuntutan utama yang disampaikan PJS.
Pertama, meminta Kejari Touna membuka informasi secara komprehensif mengenai rekapitulasi pengembalian dana hasil tindak pidana korupsi, termasuk nilai dana yang telah dieksekusi dan mekanisme penyetorannya sesuai ketentuan hukum.
Kedua, meminta agar fungsi pelayanan informasi melalui seksi intelijen dan pejabat terkait dapat berjalan lebih terbuka, komunikatif, serta menjadikan pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi penegakan hukum kepada masyarakat.
Ketiga, memastikan setiap proses eksekusi dan penyetoran dana ke kas negara terdokumentasi dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.
PJS menegaskan bahwa transparansi bukan berarti membuka seluruh informasi tanpa batas, melainkan memberikan akses terhadap informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Penegakan hukum yang bersih dimulai dari keberanian untuk diawasi oleh publik. Transparansi bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban konstitusional,” demikian pernyataan pengurus PJS Touna.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una belum memberikan keterangan resmi terkait konfirmasi yang disampaikan oleh lima jurnalis tersebut.***










