Suarautara.com, Banggai – Dugaan intimidasi terhadap tenaga kesehatan (nakes) berinisial M di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu menjadi perhatian serius.
Beredarnya rekaman percakapan yang diduga memuat bentakan, cacian hingga ancaman terhadap seorang pegawai rumah sakit memunculkan pertanyaan mengenai etika kepemimpinan dan perlindungan hak tenaga kesehatan di lingkungan pelayanan publik.
Persoalan ini mendapat sorotan Advokat dan Penasihat Hukum Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt., dari Kantor Hukum TONAKODI. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Gubernur Anwar Hafid, agar tidak menganggap persoalan tersebut sekadar konflik internal antara pimpinan dan bawahan.
Menurut Firmansyah, dugaan tindakan intimidasi harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila isi rekaman tersebut benar dan terbukti mengandung tindakan merendahkan martabat maupun ancaman terhadap keberlangsungan pekerjaan seorang tenaga kesehatan, maka persoalan itu tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.
Jabatan direktur rumah sakit bukanlah kewenangan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Seorang pimpinan justru harus menjadi teladan dalam sikap, ucapan, pengendalian emosi, serta memberikan perlindungan dan pembinaan kepada seluruh tenaga kesehatan,” tegas Firmansyah.
Firmansyah mengingatkan bahwa pimpinan rumah sakit memang memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi kinerja, hingga penegakan disiplin pegawai.
Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku, bukan melalui kemarahan pribadi, tekanan psikologis, ataupun ancaman terhadap bawahan.
Jika terdapat pegawai yang dianggap melakukan pelanggaran, mekanisme pemeriksaan kepegawaian harus menjadi jalan penyelesaian.
Kalau memang terdapat pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, silakan diproses sesuai ketentuan hukum dan peraturan kepegawaian. Tetapi jangan sampai kewenangan jabatan digunakan untuk menakut-nakuti, mempermalukan, atau mengancam keberlangsungan pekerjaan seseorang,” ujarnya.
Sorotan berikutnya berkaitan dengan dugaan ancaman pemberian SP3 hingga pengeluaran tenaga kesehatan dari lingkungan rumah sakit.
Firmansyah menjelaskan, apabila pegawai yang bersangkutan berstatus PNS, mekanisme penjatuhan hukuman disiplin harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Sementara bagi pegawai non-ASN atau tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja, pemberian sanksi maupun pemutusan hubungan kerja harus memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan, perjanjian kerja, dan peraturan internal yang berlaku.
Tidak boleh ada tindakan pemberhentian atau sanksi kepegawaian yang dilakukan secara sewenang-wenang. Harus jelas apa pelanggarannya, apa dasar hukumnya, siapa pejabat yang berwenang, dan bagaimana prosedur pemeriksaannya,” jelasnya.
Firmansyah turut menyoroti informasi bahwa persoalan tersebut diduga berawal dari unggahan atau status media sosial tenaga kesehatan yang bersangkutan.
Menurutnya, penyampaian pendapat, kritik, dan aspirasi merupakan bagian dari ruang demokrasi. Meski demikian, kebebasan tersebut tetap harus dijalankan secara bertanggung jawab.
Di sisi lain, pimpinan institusi juga harus mampu merespons kritik melalui komunikasi, klarifikasi, dan pembinaan secara profesional.
Kalau ada keberatan terhadap suatu unggahan media sosial, selesaikan melalui klarifikasi, komunikasi, dan mekanisme pembinaan. Jangan sampai kritik dibalas dengan ancaman kehilangan pekerjaan. Kita harus membedakan antara kewenangan melakukan pembinaan dengan tindakan yang berpotensi menjadi penyalahgunaan kewenangan,” ungkapnya.
Firmansyah meminta Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memberikan perhatian langsung terhadap persoalan tersebut.
Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya.
Terlebih, berdasarkan informasi pemberitaan, rekaman percakapan tersebut disebut telah didengar oleh Gubernur Sulawesi Tengah.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada mendengarkan rekaman atau meminta klarifikasi semata. Langkah konkret berupa pemeriksaan resmi perlu dilakukan dengan melibatkan Inspektorat dan perangkat daerah yang membidangi kepegawaian sesuai kewenangannya.
Pihak tenaga kesehatan yang bersangkutan juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan tanpa tekanan maupun intimidasi.
Jangan sampai persoalan ini justru membuat tenaga kesehatan takut menyampaikan aspirasi, kritik, atau melaporkan persoalan yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik, sehingga suasana kerja harus dibangun secara sehat, profesional, dan saling menghormati,” tegasnya.
Meski mendesak adanya pemeriksaan, Firmansyah mengingatkan agar rekaman percakapan yang beredar tidak serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah.
Keaslian dan keutuhan rekaman, konteks pembicaraan, identitas suara, serta waktu kejadian harus diperiksa untuk memastikan fakta sebenarnya.
Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan juga harus diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi dan pembelaan.
Menurutnya, rekaman tersebut dapat menjadi petunjuk awal bagi instansi berwenang untuk melakukan penelusuran. Namun, kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah.
Jangan terburu-buru menyimpulkan seseorang bersalah hanya berdasarkan potongan rekaman. Tetapi jangan pula mengabaikan substansi rekaman apabila memang terdapat dugaan tindakan yang merendahkan martabat dan mengancam bawahan. Semua harus diuji secara objektif,” jelasnya.
Lebih jauh, Firmansyah menilai perlindungan terhadap tenaga kesehatan merupakan tanggung jawab institusi yang tidak boleh diabaikan.
Lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan bebas dari tekanan menjadi salah satu unsur penting dalam menunjang kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Jangan sampai tenaga kesehatan yang seharusnya berkonsentrasi memberikan pelayanan kepada pasien justru dibayangi ketakutan akibat persoalan dengan atasan.
Kepemimpinan itu bukan soal siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang mampu memberikan keteladanan dan menjaga kehormatan institusi,” katanya.
Menutup pernyataannya, Firmansyah kembali meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera mengambil langkah serius untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara profesional dan transparan.
Kantor Hukum TONAKODI berpandangan bahwa setiap pejabat publik harus tunduk pada hukum, etika jabatan, serta prinsip akuntabilitas. Kedudukan dan jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari evaluasi maupun pengawasan.
Jika terbukti terjadi pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak terbukti, nama baik pihak yang dituduh juga harus dipulihkan,” tutup Firmansyah C. Rasyid.(AM’oks69).



















