SUARAUTARA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan penaikan bahan bakar minyak (BBM) harus diambil pemerintah lantaran anggaran subsidi pemerintah sudah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan akan terus mengalami peningkatan.
Sayangnya, dia menilai lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.
Presiden menegaskan pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus dapat menguntungkan masyarakat yang kurang mampu.
“Mestinya uang pemerintah itu diberikan untuk subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Subsidi harus menguntungkan masyarakat kurang mampu,” katanya dalam konferensi pers Presiden Jokowi dan Menteri terkait perihal Pengalihan Subsidi BBM di Istana Merdeka, Sabtu (3/9/2022) yang bisa diakses di chanel Youtube Sekretariat Presiden.
Dia mengaku bahwa hingga saat ini pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia, bahkan dirinya menyebut Pemerintah sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Namun, dia melanjutkan anggaran subsidi dan kompensasi pada 2022 telah meningkat hingga 3 kali lipat sehingga kebijakan tersebut dipilih untuk dilakukan.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000.
“Kemudian solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter,” katanya.
Lebih lanjut, dia memerinci untuk Pertamax non subsidi naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. Harga tersebut berlaku sejak 1 jam sejak pengumuman atau Sabtu hari ini pukul 14.30 WIB.
