JAKARTA – (Suarautara.com) – Pada Pemilu 2019, pimpinan partai politik tampak kurang berdaya di tengah menguatnya tekanan para relawan pendukung capres.
Kesepakatan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk membangun koalisi berpotensi menciptakan dinamika baru pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.
Menurut pengamat politik dari Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad, dinamika ini tak pernah terjadi pada Pemilu sebelumnya, karena menyiratkan empat hal.
“Pertama, pertemuan ini sangat menarik karena dilakukan oleh parpol-parpol yang masing-masing dari mereka tidak memiliki tokoh-tokoh yang populer dengan tingkat elektabilitas unggulan,” ucap Direktur IPS dalam keterangannya, seperti yang dilansir di katadata.co.id, Sabtu (14/5).
Kondisi ini akan memunculkan dua konsekuensi kepada para tokoh yang selama ini mendapatkan popularitas tinggi pada beberapa penelitian lembaga survei.
Para tokoh akan memiliki peluang menjadi capres dari koalisi ini, jika mereka menyelenggarakan konvesi capres secara terbuka dan demokratis. Sebaliknya, kesempatan mereka hilang jika ketiga partai sepakat mencalonkan pasangan capres-cawapres dari kalangan pemimpin maupun tokoh partai tersebut. “Jika melihat tingkat popularitas dan elektabilitas dari pimpinan Partai Golkar, PAN dan PPP, kemungkinan yang terjadi adalah jalan tengah,” jelasnya.
Kondisi ini akan membuat ketiga partai melakukan konvensi agar mendapatkan capres potensial untuk memenangkan Pemilu 2024. Tetapi posisi cawapres kemungkinan salah satu dari ketiga ketua umum parpol ini.
“Dari ketiganya, peluang Airlangga Hartarto untuk dicalonkan sebagai Cawapres tampaknya paling besar,” katanya.
Kedua, koalisi ini juga menunjukkan bahwa dinamika internal maupun eksternal antar partai untuk memaksimalkan peluangnya dalam Pemilu 2024 memanas. Pertemuan ini menyiratkan partai-partai tersebut tidak mau ketinggalan atau kehilangan peran dalam arena Pilpres di Indonesia.(**)
