KABUPATEN BUOL – Ratusan tenaga kerja (Nakes) dari beberapa organisasi di kabupaten Buol turun ke jalan, menggelar aksi damai untuk menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law kesehatan yang di gelar di depan Gedung DPRD Buol Senin, 8 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, sore tadi.
Acara aksi damai tolak RUU kesehatan ini dilakukan selama kurang lebih 2 jam dimana para pengunjuk rasa ini menyampaikan aspirasinya dengan cara membagikan selebaran serta membawa spanduk dan karton bertuliskan “Tolak RUU Kesehatan”.
Aksi damai itu dilakukan tepatnya di depan pagar gedung DPRD Buol yang dilakukan dengan tertib serta damai tidak menimbulkan keributan karena di kawal ketat satuan Samapta dan Intel Polres Buol serta Polsek Biau.
“Kita hadir di sini untuk memberikan dampak kepada masyarakat dan termasuk para pembuat kebijakan, untuk itu dengan adanya RUU ini maka akan berdampak besar untuk bagi para medis serta masyarakat Indonesia khususnya di kabupaten Buol,” ujarnya salah Dokter yang merupakan juru bicara aksi tolak RUU kesehatan itu.
Dengan nada semangat yang diikuti yel-yel dari perserta uj=njuk rasa lainnya, Ia juga mengatakan bahwa acara Aksi Damai Tolak RUU Kesehatan ini dihadiri oleh sejumlah aliansi tenaga kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).
Setelah melakukan aksi unjuk rasa, para tenaga medis ini dipersilahkn oleh pimpinan DPRD Buol untuk masuk ke gedung untuk menyampaikan aspirasinya.
Ketua DPRD Buol Srikandi Batalipu, S,Sos, M.AP didampingi wakil ketua Ahmad Takuloe, SH dan turut dihadiri anggota DPRD dari Komisi 1 Abdiwijaya Koni, S. IP dan Karmin Kaimo, Sekretaris DPRD Munawir A. Nouk, S,STP, MM dan sejumlah staf kesekretariatan., menerima para anggota aksi damai di aspirasi dengar mendengarkan apa yang menjadi tuntutan dan keluhan mereka.
Menanggapi aksi yang dilakukan oleh ratusan tenaga medis tersebut, Ketua DPRD Buol Srikandi Batalipu bersama dengan pimpinan dan anggota lainnya menerima tuntutan tenaga medis secara nasional ini, dan pihak DPRD Buol mendukung aksi penolakan tersebut dengan menerima rekomendasi penolakan yang diberikan oleh para ketua oganisasi tenaga medis diantaranya dr Syaripudin Puili.
Pada kesemptan itu juga Srikandi Batalipu memohon maaf atas minimnya kehadiran anggota DPRD lainnya yang saat ini sementara mempersiapkan administrasi pencalonan, serta meminta para demo penolakan RUU Kesehatan oleh organisasi profesi tak mengganggu pelayanan di fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di Buol.
“ sebagai perwakilan dari rakyat yang ada di DPRD Kita harus bersama-sama membangun pelayanan kesehatan sebagai hak dan kewajiban negara dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik, sehat, dan bermartabat, untuk saya atas nama pimpinan DPRD menolak RUU Kesehatan Omnibus Law ini,”ujar Srikandi Batalipu, usai menerima para pegunjuk rasa.
Wakil Ketua DPRD Buol mewakili fraksi PDI Perjuangan, Srikandi Batalipu dari Fraksi Golkar dan Abdiwijaya Koni mewakili fraksi PKB serta Karmin Kaimo mendukung aksi penolakan yang dilakukan oleh para pengujuk rasa.
” bukan hanya 4 fraksi di DPRD Buol mendukung hal ini, saya pastikan 8 Fraksi akan mendukung penolakan terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law,” ujar Srikandi yang diamini Ahmad Takuloe, Abo dan Karmin Kaimo.
Untuk diketahui berikut dua belas alasan mengapa para tenaga medis di Buol melakukan menolak pengesahan RUU Kesehatan, yang meliputi:
- Penyusunan RUU Kesehatan cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil dan organisasi profesi.
- Sentralisme kewenangan menteri kesehatan yaitu kebijakan ditarik ke kementerian kesehatan tanpa melibatkan masyarakat, organisasi profesi mencerdai semangat reformasi.
- Pendidikan kedokteran untuk menciptakan tenaga kesehatan murah bagi industri kesehatan sejalan dengan masifnya investasi.
- Sarat kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan dengan dimasukkan pidana penjara dan denda yang dinaikkan hingga tiga kali lipat.
- RUU Kesehatan mengancam keselamatan rakyat dan hak rakyat atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan dilayani oleh tenaga kesehatan yang memiliki etik dan maraf yang tinggi.
- RUU Kesehatan mempermudah mendatangkan tenaga kesehatan asing berpotensi mengancam keselamatan pasien.
- RUU Kesehatan berpihak kepada investor dengan mengabaikan hak-hak masyarakat, hak-hak tenaga medis dan tenaga kesehatan akan perlindungan hukum dan keselamatan pasien.
- RUU Kesehatan mengancam ketahanan bangsa serta mengkebiri peran organisasi profesi yang telah hadir untuk rakyat.
- Pelemahan peran dan indenpendensi Konsil Kedokteran Indonesia dan Konseil Tenaga Kesehatan Indonesia dengan berada dan bertanggungjawab kepada menteri bukan Presiden lagi.
- Kekurangan tenaga kesehatan, dan permasalahan maldistribusi adalah kegagalan Pemerintah bukanlah kesalahan organisasi profesi.
- RUU Kesehatan hanya mempermudah masuknya tenaga kesehatan asing tanpa kompetensi keahlian dan kualifikasi yang jelas.
- RUU Kesehatan mengabaikan hak masyarakat atas fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, bermutu, dan manusiawi.
Laporan : uchan
