SUARAUTARA, HALUT – Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Utara (DPRD Halut), Janlis G. Kitong, yang menolak pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halut, harus di Apresiasi. Karena itu bentuk dari tugas dan tanggung jawab beliau sebagai Pimpinan Legislatif tingkat II.
Alasan penolakan Janlis G. Kitong, bukan tampa sebab musabab. Pernyataan beliau seharusnya di jadikan refresnsi dan rujukan oleh pemkab Halut, sebab situasi defisit APBD di halmahera utara sudah pada titik nadir.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Halut, Rovindri Djinimangle, mendukung pernyataan Janlis G. Kitong sebab menolak pelaksanaan rekrutmen PPPK itu dengan alasan kondisi Fiskal Daerah. Sudah tepat dan sangat Rasional
Walaupun rekutmen PPPK adalah menjadii poksi tugas Pemkab Halut, Namun juga harus di perhitungkan dengan hati-hati. Jangan sampai terjadi kembali keterlambatan pembayaran Gaji PPPK akibat hitung-hitungan yang tidak jelas, dan malah menambah beban APBD yang sedang corat marit dan hampir colaps.
Terkait itu, Ketua DPD KNPI Halut Merekomendasikan untuk Bupati Beserta jajarannya berdialog bersama DPRD halut, agar menemukan jalan keluar bersama. Sebab situasi halut hari ini bukan hanya persolan rekutmen PPPK namun yang lebih prinsip dan urgent bagaimana membangun halmhera utara yang adil makmur kedepannya dan itu telah menjadi tugas dan tanggung jawab semua elemen termasuk pemuda.
Karena itu , menurut Rovindri ” orang-orang yang malah mengkritisi ucapan Janlis, menginginkan halut untuk terus terjebak dalam situasi defisit anggaran dan ketidakpastian” ucap dia
Lanjut Rovindri, ” Defisit Keuangan atau APBD bukanlah persoalan sederhana, tapi persoalan serius, sebab pembangunan infrastruktur dan SDM akan sangat bergantung pada sehat dan tidaknya keuangan daerah, dan ini akan sangat berdampak kepada masyarakat halmahera utara, jadi sekali ucapan ketua DPRD harus di dorong bahwa kita harus fokus pada pembenahan APBD halut agar tidak ada lagi keterlambatan pembayaran Gaji Penghasilan Tetap (Siltap), dan lain-lain ”
Terlepas dari hal itu, menurutya perekrutan PPPK yang sudah menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah harus di cermati mekanismenya.
TTD
Ketua DPD KNPI Halmahera Utara
Rovindri Djinimangale
