Buol, Suarautara. Com – Kendari, Sultra, 26 -28 Agustus 2025 – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah se-Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Kegiatan ini mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita”.
Acara strategis ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Drs. Jenderal Muhammad Tito Karnavian M.A., Ph.D, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, para gubernur, bupati/walikota, sekretaris daerah se Indonesia, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, hingga Kadin pusat dan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Mendagri Tito menegaskan pentingnya penyusunan produk hukum daerah yang sejalan dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan investasi.
Produk hukum daerah akan sangat berdampak pada masyarakat dan iklim di daerah, juga berdampak pada pemerintah daerah dan pusat. Jika bisnis terbangun, fiskal akan membaik, ekonomi daerah akan tumbuh menuju kemandirian. kata Tito.
Rakornas ini juga menekankan kolaborasi pemerintah daerah dengan dunia usaha melalui regulasi yang adaptif, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi investor.
Dari Kabupaten Buol, hadir langsung Bupati Buol Risharyudi Triwibowo, Anggota DPRD Fraksi Demokrat Harno, serta Sekretaris DPRD Munawir A. Nouk. Kehadiran delegasi Buol menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen daerah dalam menciptakan regulasi yang pro-investasi dan berdaya saing.
Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo dalam kesempatan menyampaikan kegiatan ini mempertegas komitmen daerah mendukung penuh pemerintah pusat dalam mensukseskan asta cita produk hukum untuk kemudahan investasi, ujarnya
Bupati juga menekankan bahwa keselarasan program nasional merupakan sebuah jalan mudah untuk keberhasilan suatu daerah, tentu dengan penguatan melalui produk hukum.
Selain menjadi forum koordinasi, Rakornas ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu mempercepat realisasi Asta Cita, yakni delapan program prioritas nasional, sekaligus memperkokoh kemandirian ekonomi daerah di seluruh Indonesia.**
