Suarautara.com, Banggai – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai melalui Komisi III melaksanakan rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap serapan anggaran program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang digelar di ruang Komisi III DPRD Banggai pada Kamis (30/10/2025) tersebut, didasarkan pada surat resmi bernomor 900.1/1196/DPRD.
Dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Suprapto Ngatimin, S.Sos didampingi Wakil Ketua Helton Abd. Hamid, serta sejumlah anggota komisi, di antaranya Suharto Yinata, S.H., Bathia Silsiliah Hadjar, H. Syafrudin Husain, S.H., M.H., Erni Marten, Walhija, S.Sos., I Made Darma, S.H., Suwardi, S.H., dan Herdiyanto Djaida, S.Pi., M.M.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Turut hadir dalam rapat tersebut sejumlah kepala OPD, antara lain Kepala Dinas Ketahanan Pangan Alfian Djibra, S.STP, Kadis Perhubungan Farid Hasbullah Karim, S.H., M.H., Kadis Perkimtan Ir. Hj. Maryam Salat, M.Si., Kadis Nakertrans Ernaini Mustatim, Kadis Dispora Drs. Yori Ntoi, Kadis Damkar Suwitno Abusama, serta perwakilan dari Dinas Peternakan.
Dalam rapat tersebut, seluruh OPD diwajibkan memaparkan capaian kinerja, penggunaan anggaran, serta progres pengerjaan fisik proyek yang dinilai masih rendah menjelang akhir tahun anggaran.
Ketua Komisi III DPRD Banggai, Suprapto Ngatimin, menegaskan pentingnya transparansi dan percepatan pelaksanaan program.
Ia menyampaikan bahwa penyerapan anggaran pembangunan tahun 2025 masih sangat minim.
Hampir tidak ada penyerapan anggaran yang signifikan pada sejumlah kegiatan fisik. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Suprapto.
Anggota Komisi III, Walhija, juga menyoroti keluhan para kontraktor yang merasa tidak mendapat respon cepat dari sejumlah OPD terkait keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
Banyak kontraktor yang mengeluhkan lambannya tanggapan dari OPD terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, beberapa OPD menjelaskan bahwa masih banyak rekanan atau kontraktor yang tidak melengkapi berkas administrasi seperti proposal saat mengajukan permohonan kegiatan, sehingga proses verifikasi memerlukan waktu lebih lama.
Dalam sesi pemaparan, Kadis Perkimtan Ir. Hj. Maryam Salat, M.Si., menjelaskan bahwa program rumah layak huni hanya difokuskan pada delapan kawasan kumuh di Kabupaten Banggai yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Wilayah di luar kawasan kumuh tidak bisa diintervensi karena menjadi kewenangan pemerintah pusat,” jelas Maryam.
Sementara itu, Kadis Damkar Suwitno Abusama memaparkan bahwa pihaknya telah merealisasikan anggaran sebesar Rp12 miliar untuk pengadaan empat unit motor pemadam yang sudah siap digunakan.
Setiap unit akan ditempatkan di empat sektor kecamatan guna mempercepat respon terhadap kebakaran.
Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III, Helton Abd. Hamid, yang menilai pengadaan sektor pemadam di tiap kecamatan sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
Kalau untuk kepentingan rakyat, tentu pengadaan mobil dan sarana pemadam baru sangat layak untuk dipertimbangkan,” ucap Helton.
Dari sisi capaian kinerja, Dinas Perhubungan mendapat apresiasi dari para anggota Komisi III karena berhasil menyerap anggaran hingga 88%.
Ini patut diapresiasi, karena menjadi contoh bahwa pengelolaan anggaran bisa maksimal dan tepat sasaran,” tambah Helton.
Rapat ditutup dengan sejumlah rekomendasi agar OPD segera mempercepat penyerapan anggaran, meningkatkan koordinasi dengan rekanan, serta memperkuat pengawasan internal agar pelaksanaan program di sisa waktu tahun anggaran berjalan dapat terlaksana sesuai target.( AM’oks69 )
