Suarautara.com, Buol – Menyikapi permasalahan status Asrama mahasiswa Buol di Palu, DPRD Buol melalui perwakilan Komisi II yang disampaikan oleh Ahmad Andi Makka, S.Ag, M.Pd memberkan penegasan serta pokok pikiran sebagai sumbang sarang kepada Pemda Buol sehubungan dengan permasalahan yang setiap tahunnya menjadi temuan Badan pemeriksa keuangan RI, Sulawesi Tengah, Kamis ( 20/1/2022).
Kepada awak media, Ahmad Andimaka yang juga Politisi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa terdapat status Aset Daerah berupa sebidang tanah kurang lebih 8000 Meter persegi sekaligus bangunan Asrama Pelajar maupun Mahasiswa Buol yang belum jelas status kepemilikannya menurut BPK RI.
“Apakah sudah dihibakan oleh kabupaten Tolitoli sebagai kab. Induk ke Kab. Buol atau ada kesepakatan untuk di bagi dua,” ujar Andi Makka.
Menurutnya, atas kondisi ini kami menyarankan jika ada pertemuan antara BPK maupun KPK untuk menyampaikan Historis awal kepemilikan tanah tersebut, dimana aslinya para tokoh masyarakat Buol yang prihatin atas anak-anak rantau pelajar dan mahasiswa untuk kemudian mengupayakan adanya iuran yang dikumpulkan dari koperasi petani kopra saat itu sehingga terwujudlah sebidang tanah dan selanjutnya dibangunlah Asrama Buol di jalan Rajawali Palu.
Kemudian para tokoh Buol yang menjadi pelopor pengadaan tanah tersebut mensertifikatkan tanah itu atas nama Pemda Buol Tolitoli.
Namun sayangnya kata Andi Makka, tanah tersebut tidak didasari Hibah dari Para Tokoh Masyarakat Buol. Yang jelas tanah itu tidak dibeli oleh Pemda Buol Tolitoli saat itu.
” Saya kira pihak BPN bisa memahami kondisi tersebut sehingga tidak mudah mempercayai bahwa itu sedang dikuasai oleh Pemda Buol Tolitoli, karena selama ini setelah pemekaran kab. Buol tanah tersebut tetap dalam penguasaan Pemda Buol bahkan semakin banyak peningkatan fasilitas bangunan Asrama yang di anggarkan oleh APBD Buol,”tegasnya.
Diketahui bahwa sejak awal sampai saat sekarang penghuni Asrama Rajawali di palu adalah Putra putri warga Buol. sehingga Kami dari DPRD Buol bersama-sama dengan Pemda Buol berjuang bersama-sama untuk meyakinkan kepada BPK maupun KPK dan BPN itu sendiri bahwa itu adalah asset Buol.
Hal ini dikarenakan nilai historisnya pun sangat kental dengan nuansa Buol. Apalagi tanah dan asrama tersebut dalam penguasaan Pemda Buol. Sehingga jika ini dapat dipahami oleh BPK maka kita tinggal mendorong ke BPN bahwa status sertifikat yang diterbitkan itu dapat balik nama menjadi milik Pemda Buol pungkas legislator yang telah menjabat tiga periode ini .
(uchanpanigoro)
