Suarautara.com, Banggai – Pemerintah Kabupaten Banggai bersama DPRD mulai mempersiapkan arah pembentukan regulasi daerah untuk tahun 2027.
Sebanyak 11 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) diusulkan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Banggai.
Usulan tersebut disampaikan Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin S.P., M.P., M.M., dalam rapat paripurna DPRD Banggai dengan agenda penjelasan Bupati terkait penetapan Propemperda Tahun 2027, Rabu (4/11/2026) malam.
Dari total 11 Ranperda tersebut, lima merupakan inisiatif pemerintah daerah, lima lainnya merupakan inisiatif DPRD Banggai, sementara satu Ranperda masuk dalam kategori daftar kumulatif terbuka.
Bupati Amirudin menjelaskan, seluruh usulan judul Ranperda telah disepakati melalui pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banggai bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
Selain itu, seluruh usulan telah melewati tahapan harmonisasi di Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Lima Ranperda inisiatif pemerintah daerah mencakup penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan kepada pemerintah daerah; Grand Design Pembangunan Kependudukan; Kepala Desa dan Perangkat Desa; perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa; serta Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
Sementara lima Ranperda inisiatif DPRD meliputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penyelenggaraan Pangan, Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pencegahan Perilaku Seksual, serta Kebudayaan Daerah.
Satu Ranperda lainnya yang masuk daftar kumulatif terbuka merupakan usulan pemerintah daerah terkait pembentukan tiga kecamatan baru, yakni Kecamatan Toili Makmur, Kecamatan Teluk Kebetean, dan Kecamatan Nuhon Jaya.
Menurut Amirudin, daftar kumulatif terbuka merupakan kategori rancangan peraturan daerah tertentu yang dapat diusulkan di luar tahapan perencanaan Propemperda reguler karena adanya kebutuhan hukum tertentu.
Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Bupati berharap seluruh Ranperda yang telah masuk dalam agenda legislasi 2027 dapat dibahas secara optimal melalui kerja sama pemerintah daerah dan DPRD, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga pengesahan dan pengundangan.
Pembentukan regulasi daerah, kata dia, diharapkan tidak sekadar menghasilkan produk hukum, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banggai.
Dengan masuknya 11 Ranperda dalam Propemperda 2027, tahapan selanjutnya menjadi perhatian bersama agar setiap regulasi yang dibentuk benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(AM’oks69).
