Bahas LKPJ Bupati 2025, Komisi III DPRD Touna Evaluasi Capaian OPD Sektor Ekonomi

Selasa, 14 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suarautara.com,Touna – Komisi III DPRD Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra bidang ekonomi dan keuangan di Ruang Komisi III, Selasa (14/4/2026). Rapat ini bertujuan membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Touna Tahun Anggaran 2025.

Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Touna, Mofie Indriani Lahay, S.Fam., pertemuan tersebut fokus mengevaluasi capaian program, realisasi anggaran, serta efektivitas kinerja sektor ekonomi dan keuangan daerah sepanjang tahun 2025

Dalam arahannya, Komisi III menekankan pentingnya akurasi data melalui sinkronisasi antara realisasi fisik di lapangan dengan realisasi keuangan. Selain itu, Dewan menyoroti efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat serta urgensi strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Hasil dari rapat kerja ini akan kami susun menjadi bahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2025, sebelum nantinya ditetapkan secara resmi dalam Rapat Paripurna,” ujar Mofie Indriani Lahay.

Diketahui turut hadir dalam kegiatan ini Bappeda, BPKAD, Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Dinas Pertanian.

(Agung)

Berita Terkait

Tak Tunggu Akhir Tahun, Sekda Buol Evaluasi Kinerja OPD Setiap Senin dan Kamis
Cegah Penyimpangan Pengadaan Pemkab Banggai Perkuat Kapasitas Auditor Inspektorat
Cegah Perkawinan Usia Anak, DPRD Touna Perkuat Payung Hukum Perlindungan Anak
Rp21,64 Miliar dari APBN Mengalir ke Buol, Jalan Negeri Lama–Modo I Mulai Dikerjakan
170 Penyuluh Ikuti Pertemuan Rutin Subhan Lanusi Tegaskan Koordinasi Program dan Ketepatan Bantuan Pertanian Tak Boleh Terputus
Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur
Anggaran Daerah Rp2,46 Triliun Gerindra Soroti Minimnya Porsi Infrastruktur Banggai
DPRD Banggai Tetapkan Tujuh Ranperda Regulasi Pajak hingga Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 19:10 WITA

Tak Tunggu Akhir Tahun, Sekda Buol Evaluasi Kinerja OPD Setiap Senin dan Kamis

Senin, 9 November 2026 - 18:03 WITA

Cegah Penyimpangan Pengadaan Pemkab Banggai Perkuat Kapasitas Auditor Inspektorat

Senin, 9 November 2026 - 17:35 WITA

Cegah Perkawinan Usia Anak, DPRD Touna Perkuat Payung Hukum Perlindungan Anak

Senin, 9 November 2026 - 15:05 WITA

Rp21,64 Miliar dari APBN Mengalir ke Buol, Jalan Negeri Lama–Modo I Mulai Dikerjakan

Senin, 9 November 2026 - 11:48 WITA

Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur

Berita Terbaru