suarautara.com,Malang – Tidak terpampangnya foto Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib dalam kegiatan Halalbihalal Idul Fitri 1447 Hijriah yang diselenggarakan Perumda Tirta Kanjuruhan memicu kritik keras dari kalangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang. Kejadian tersebut dinilai tidak mencerminkan kepatutan dalam tata kelola acara resmi pemerintah daerah yang seharusnya menampilkan simbol kepemimpinan secara utuh.
Sorotan muncul karena dalam kegiatan tersebut foto Bupati Malang Sanusi justru dipasang berdampingan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, sementara foto Wakil Bupati tidak terlihat. Kondisi ini memicu tanda tanya di kalangan politisi PKB, mengingat posisi Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu kesatuan kepemimpinan yang tidak dapat dipisahkan dalam representasi formal pemerintahan.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, H. Ali Murtadlo menegaskan bahwa Perumda Tirta Kanjuruhan harus segera memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Wakil Bupati Malang. Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut etika, tetapi juga berhubungan dengan aturan protokoler pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menilai perlu ada permintaan maaf secara resmi dan terbuka kepada Wakil Bupati Malang. Ini penting agar tidak menimbulkan tafsir yang keliru di masyarakat,” ujar Ali Murtadlo saat diwawancara awak media, Senin (30/3/2026).
Menurut politisi yang akrab disapa Gus Tadlo itu, hingga saat ini belum ada penyampaian permohonan maaf secara langsung dari jajaran direksi Perumda Tirta Kanjuruhan kepada Wakil Bupati. Ia menekankan bahwa persoalan tersebut harus segera diselesaikan secara transparan agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
“Saya sudah memastikan langsung, sampai saat ini belum ada permintaan maaf kepada Wabup. Kami berharap direksi segera melakukan langkah terbuka sekaligus memberikan penjelasan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemasangan foto kepala daerah dalam kegiatan resmi memiliki makna simbolis yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, absennya foto Wakil Bupati dianggap berpotensi menimbulkan persepsi negatif terkait hubungan internal pemerintahan Kabupaten Malang, meskipun faktanya hubungan Bupati dan Wakil Bupati tetap berjalan baik.
“Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu paket kepemimpinan daerah. Ketidakhadiran foto Wabup tentu menimbulkan pertanyaan publik. Padahal hubungan keduanya tetap harmonis dan tidak ada persoalan,” jelasnya.
Gus Tadlo juga mengungkapkan telah melakukan komunikasi dengan Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan. Dalam komunikasi tersebut, pihak direksi disebut telah menyampaikan permohonan maaf secara informal serta berkomitmen untuk menyampaikan permohonan maaf langsung kepada Wakil Bupati Malang.
“Dirut sudah menyampaikan permohonan maaf melalui komunikasi pribadi dan berjanji akan menemui langsung Bu Wabup. Namun hingga kini kami masih menunggu penjelasan terkait latar belakang keputusan tersebut,” katanya.
Ia menyebut isu tersebut telah menjadi perhatian di tingkat DPP PKB, meski belum ada arahan resmi dari pengurus pusat. Di tingkat daerah, sejumlah unsur partai mulai dari DPC, Fraksi hingga Komisi II DPRD Kabupaten Malang telah menyampaikan sikap tegas agar persoalan tersebut segera dituntaskan secara terbuka.
“Informasinya sudah sampai ke pusat, tetapi belum ada instruksi khusus. Yang jelas, kami di daerah meminta persoalan ini segera diselesaikan dengan langkah yang tepat dan terbuka,” pungkasnya.
Pewarta/Jurnalis: Ahmad Suseno
