JAKARTA, Jumat (27/2/2026) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa narasi yang menyebut anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengambil dana pendidikan adalah keliru. Ia memastikan pengalokasian anggaran telah melalui mekanisme resmi dan kesepakatan bersama pemerintah serta DPR.
Menurut Teddy, program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama bagi anak-anak usia sekolah. Ia juga menepis anggapan bahwa program tersebut mengorbankan sektor pendidikan.
“Tidak ada program strategis pendidikan pada periode sebelumnya yang dihentikan. Semua tetap berjalan, bahkan ada yang ditambah oleh pemerintah Presiden Prabowo,” tegas Teddy.
Ia menambahkan, penganggaran MBG telah melalui pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR dan menjadi bagian dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara transparan.
PDIP: Dana MBG Rp223,5 Triliun dari Pos Pendidikan
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan pandangan berbeda. Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyebut anggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun berasal dari alokasi anggaran pendidikan, bukan dari hasil efisiensi kementerian.
Esti menjelaskan, berdasarkan dokumen resmi dan lampiran RAPBN 2026, anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp769 triliun. Menurutnya, publik perlu mendapatkan kejelasan mengenai struktur dan sumber pendanaan MBG agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
Pemerintah: Sudah Sesuai Mekanisme APBN
Menanggapi hal tersebut, Teddy kembali menegaskan bahwa seluruh proses penganggaran telah dibahas bersama DPR, termasuk melalui Banggar, sehingga tidak ada pengalihan sepihak dari sektor pendidikan.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka memperkuat ketahanan gizi dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi peserta didik.
Perdebatan mengenai sumber anggaran MBG ini pun masih menjadi sorotan publik, seiring pembahasan final RAPBN 2026 di parlemen.
