Suarautara.com, BUOL — Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan lima program prioritas nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Penegasan itu disampaikan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Gadung di Desa Taat, Jumat (27/2/2026).
Dalam sambutannya, Risharyudi menekankan bahwa keberhasilan program nasional sangat berpengaruh terhadap kondisi fiskal daerah. Ia mengingatkan, kegagalan menjalankan program prioritas berpotensi berdampak pada penambahan efisiensi anggaran di tahun berikutnya.
“Kegagalan mensukseskan program-program tersebut akan berdampak langsung pada penambahan efisiensi anggaran daerah,” tegasnya di hadapan peserta Musrenbang.
Bupati menjelaskan, lima program prioritas nasional yang wajib disukseskan di daerah meliputi:
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Koperasi Desa Merah Putih
- Penurunan stunting
- Penurunan angka kemiskinan
- Sekolah Rakyat
Menurutnya, arahan tegas telah disampaikan Presiden saat retret kepala daerah di Magelang. Daerah yang tidak mampu mencapai target program nasional disebut akan menghadapi tambahan kebijakan efisiensi.
“Bapak Presiden sudah menyampaikan dengan tegas, daerah yang gagal mensukseskan lima program nasional akan mendapat tambahan efisiensi,” ujar Risharyudi.
Program MBG Berpotensi Putar Ekonomi Desa Rp150 Miliar per Tahun
Khusus program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bupati mengungkapkan bahwa di Kabupaten Buol terdapat sekitar 70.000 warga yang menjadi sasaran, terdiri dari balita, ibu hamil, ibu menyusui, anak PAUD hingga SMA, serta lansia.
Namun, hingga saat ini baru sekitar 3.000 orang yang terlayani.
“Nah dari 70.000 itu, baru 3.000 orang yang terlayani. Padahal program ini menyimpan potensi ekonomi besar bagi desa,” jelasnya.
Ia memperkirakan perputaran uang dari program MBG dapat mencapai sekitar Rp1 miliar per hari atau lebih dari Rp150 miliar per tahun. Angka tersebut dinilai mampu menggerakkan ekonomi desa jika dimanfaatkan secara optimal.
Untuk program Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah pusat disebut menyiapkan anggaran hingga Rp1.000 triliun yang akan disalurkan melalui koperasi desa di seluruh Indonesia.
Risharyudi menegaskan, desa yang tidak berpartisipasi akan kehilangan peluang besar tersebut sekaligus berisiko terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Bupati juga menyoroti angka stunting Kabupaten Buol yang masih tertinggi di Sulawesi Tengah serta tingkat kemiskinan yang berada di angka 13 persen. Dua indikator ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Jika kedua angka ini tidak turun di tahun 2026, efisiensi anggaran pada 2027 berpotensi kembali bertambah,” tuturnya.
Di tengah tekanan anggaran akibat efisiensi transfer daerah yang mencapai Rp120 miliar pada 2026, Bupati menegaskan bahwa kolaborasi semua pihak menjadi kunci keberhasilan.
“Tidak ada satu pun dari kita yang mampu membangun kabupaten ini seorang diri. Kita hanya bisa berhasil jika bekerja bersama-sama,” pungkasnya.
Diketahui, Musrenbang Kecamatan Gadung menjadi bagian dari rangkaian penyusunan rencana pembangunan yang hasilnya akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan Kabupaten Buol tahun anggaran 2027.**
