TOUNA, suarautara.com — Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Sulawesi Tengah (Sulteng) formasi tahun 2024 tahap dua kembali menuai sorotan warga yang diunggah ke jejaring media soasisal.
Hal ini bukan yang baru terjadi, dimana pada tahap pertama juga menuai protes hingga penyelesaian hingga ke DPRD Touna. kali ini usai dikeluarkannya pengumuman Nomor : 800.1.2/741/BKPSDMD/2025 tentang hasil akhir seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Touna formasi tahun 2024 tahap II yang ditanda tangani secara elektronik oleh Bupati Touna pada tanggal 30 Juni 2025. Sejumlah pihak merasa ada yang tidak beres dengan hasil seleksi tersebut.
Hingga akhirnya pengumuman yang didasarkan pada surat Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksanaan Seleksi Nasional Pengadaan CASN nomor 4974/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 28 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024 dan nomor 3612/BKS. 04.03/SD/K/2025 tanggal 21 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 serta nomor 4194/BKS. 04.03/SD/K/2025 tanggal 25 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, ini menuai protes tajam dilaman media sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu tokoh muda Touna Nuratika Iriansi, menyoroti dugaan adanya praktik manipulasi dokumen administrasi seperti terjadi pada tahap seleksi PPPK pada tahap sebelumnya,” ungkap Nurartika melalui akun Facebook “Ikha Opan Adam”.
Pasca dikeluarkannya pengumuman tersebut, Ika sapaan akrabnya Nuratika tak henti-hentinya mengunggah sorotannya terkait dugaan permainan oknum terhadap sistim data yang melibatkan ODA alias orang dalam, padahal dia telah menyampaikan sorotannya melalui siaran pers di RRI Ampana.
Sorotan lantang itu kemudian dituangkan dalam unggahan Ika di akun Facebooknya seperti :
“Kurir Om Upik baru pegawai bank yg bahonor komiu toch..? Mo spil lagi klo ada satpan yg dari bank & satpan yg baru 4 bln di salah satu skolah iko PPPK kong Lulus.. ORDAL..ORDAL.. . ”
“Kayaknya dia letingq, kaget kong lulus PPPK. Bahonor dimna nga? Bukannya jadi pendamping itu tdk bleh dobol job? Ach tau galap”
“Kayaknya dia letingq, kaget kong lulus PPPK. Bahonor dimna nga? Bukannya jadi pendamping itu tdk bleh dobol job? Ach tau galap”
“Hhmmp.. Oknum pendamping desa di salah satu kecamatan di kepulauan lulus PPPK dengan modal SK sisipan oleh oknum-oknum yg mengatasnamakan keluarga Ternyata bisa pendamping desa terdata di dapodik yg tdk pernah mengajar e.? ”
Tak hanya sampai disitu, Ika juga bahkan tidak segan-segan membeberkan oknum pejabat dan tempat penempatan PPPK yang belum beraktifitas.
“Ada Oknum x Lurah di Ratolindo buatkan SK cleaning service dan di perkuat lagi dengan SPTJM (surat pernyataan tanggungjawab mutlak) yg membenarkan yg bersangkutan benar2 kerja sudah 2 tahun padahal baru 3 bln.. ”
“Ada oknum kepsek buatkan SK sma org yg tdk pernah ba honor sma skali, ats nama keluarga.. Makanya operator yg so lama kalah dengan yg baru karna yg lama so kalah mata, huuffft ”
“SMP Negri 3 Ratolindo merupakan Sekolah yg baru beroperasi..Selanjutnya pikirkan sandiri & silahkan netizen berargumen..!!
Dia juga mengajak smua teman-teman yg honorer untuk sama-sama kawal hasil ini untuk kejelasannya “Saya mengajak smua teman2 yg benar2 honorer, mari sma2 trang kawal. Jangan biarkan mereka merusak sistim ini.. “
Perlunya perbaikan sistem di badan kepegawayaan daerah terutama dalam hal verifikasi data peserta. Ia meniilai lemahnya pengawasan administratif membuka celah terjadinya manipulasi dokumen. Ika berharap agar tahapan pemberkasan CPPPK dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dan tidak memberikan ruang bagi konspirasi oleh oknum-oknum. Tutupnya.** [Agung]
