Sekda Boltim : Sebaiknya Dinas Kehutanan Dan Dinas ESDM Dikembalikan Ke- Kabupaten/Kota

Selasa, 9 November 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekda Kab.Boltim DR.Ir.Sonny Waroka

Sekda Kab.Boltim DR.Ir.Sonny Waroka

Boltim, suarautara.com – Sekretaris Daerah Pemkab Bolaang Mongondow Timur, DR. Ir. Sonny Waroka saat bersua dengan sejumlah awak media dan LSM Di Gedung DPRD selasa (9/11) menyebutkan, sebaiknya Dinas Kehutanan dan Dinas ESDM dikembalikan ke Kabupaten/Kota.

Alasanya menurut mantan Kadis Kehutanan Boltim ini, bahwa agar pemerintah Daerah Kabupaten bisa menindak dengan cepat berbagai persoalan yang terjadi dikala menimbukan persoalan dilapangan.

Saat ini terkait dugaan pelanggaran yang terjadi didaerah dalam hal ini ilegal loging dan Pertambangan Tanpa Izin (PeTi),  tidak pernah pemerintah Provinsi melibatkan Pemerintah daerah, dan kalau ada timbul persoalan dampaknya ada di Kabupaten/Kota, sehingga kami jadi babak belur oleh media, LSM maupun masyarakat, tegasnya.

” Saya sangat tidak sependapat dengan peralihan kewenangan dari Pemerintah Kota atau Kabupaten ke Pemerintah Provinsi, seperti yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, peralihan tersebut berdampak pada fungsi pengawasan di level akar rumput yang dinilai semakin melemah.” Imbuhnya.

Menurut Waroka, sejak ditiadakannya OPD Dinas Kehutanan dan Dinas ESDM dimasing-masing kabupaten/kota, dan pengawasan wilayah hutan diserahkan kepada Pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat, ini melemahkan pengawasan serta penindakan secara cepat oleh pemerintah kabupaten/kota.

“seberapa banyak perangkat pemerintah pusat dan provinsi untuk melakukan pengawasan di daerah” ini perlu juga dipertimbangkan agar kewenangan tersebut dikembalikan ke Pemerintah daerah/kota, ” kata Sekda.

Salah satu dampak terparah, ditiadakannya OPD dishut di daerah, ujar Waroka, aksi pembalakan liar di hutan kawasan, negara (lindung), produksi, dan lainnya semakin meningkat, Jumlah kasus pembalakan liar di kawasan hutan serta pengrusakan dengan modus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) padahal tujuan sebenarnya adalah material berharga yang terkandung didalam tanah.

Ia berharap, pemerintah pusat dapat merevisi kembali UU No.23 tahun 2014, bila tidak ingin areal hutan kita menjadi rusak parah, tandasnya.

 

 

 

 

 

 

Laporan : Rinto

Berita Terkait

Aturan Sempadan Jalan Diduga Diabaikan Dinas PUPR Banggai Jangan Tutup Mata terhadap Bangunan di Lapangan
Ketum DPP PROBO Desak Polri Bongkar Aktor Intelektual di Balik Dugaan Penyadapan Presiden Suarautara
TNI Hadir di Tengah Masyarakat, Sertu Yusup Maly Ajak Warga Benahi Jembatan di Dusun Krajan
Demi Aturan Dewan Pers Anggota PWI Banggai dan Jambi Jadi Sorotan di UKW Parimo 27 Wartawan Dinyatakan Kompeten
Cegah Demam Berdarah, Babinsa Koramil 0823/05 Panarukan Bersama PKM dan Perangkat Desa Gelar Fogging  
Menakar Kompetensi Insan Pers Wartawan Banggai hingga Jambi Berkumpul di UKW PWI Parimo
Edukasi Hukum Sejak Bangku Sekolah Polsek Lamala  Wayan Sukarman Jalankan Program Polisi Peduli Pendidikan
Kapolresta Banggai Sambangi Pura Agung Padma Buana Warga Keluhkan Solar hingga Narkoba

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 13:36 WITA

Aturan Sempadan Jalan Diduga Diabaikan Dinas PUPR Banggai Jangan Tutup Mata terhadap Bangunan di Lapangan

Sabtu, 7 November 2026 - 00:00 WITA

Ketum DPP PROBO Desak Polri Bongkar Aktor Intelektual di Balik Dugaan Penyadapan Presiden Suarautara

Rabu, 4 November 2026 - 17:54 WITA

Demi Aturan Dewan Pers Anggota PWI Banggai dan Jambi Jadi Sorotan di UKW Parimo 27 Wartawan Dinyatakan Kompeten

Rabu, 4 November 2026 - 11:15 WITA

Cegah Demam Berdarah, Babinsa Koramil 0823/05 Panarukan Bersama PKM dan Perangkat Desa Gelar Fogging  

Selasa, 3 November 2026 - 23:37 WITA

Menakar Kompetensi Insan Pers Wartawan Banggai hingga Jambi Berkumpul di UKW PWI Parimo

Berita Terbaru