Sekda Buol Pimpin Rapat Finalisasi Data Indikator Alokasi Dana Desa 2025

Rabu, 5 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Buol – Pemerintah Kabupaten Buol menggelar rapat finalisasi data empat indikator penting yang digunakan dalam penentuan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2025.

Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 4 Februari 2025, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buol, Dadang, SH., MH, dan dihadiri oleh pimpinan sejumlah instansi dan perangkat daerah, di antaranya: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Inspektorat, Bappeda-Litbang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buol.

Sekretaris Daerah, Dadang, SH., MH dalam sambutannya mengungkapkan bahwa rapat ini bertujuan untuk memastikan data yang digunakan dalam menentukan besaran dana desa tahun 2025 sudah akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Hari ini kita akan membahas finalisasi data untuk menentukan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2025, yang melibatkan beberapa pihak terkait, seperti BPS dan instansi lainnya. Proses ini sangat penting, karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi jumlah dana desa, termasuk kemampuan daerah serta regulasi yang ada,” jelasnya.

Menurut Sekda, salah satu tantangan utama tahun ini adalah dampak dari keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025. Hal ini memengaruhi total dana yang akan diterima oleh desa-desa di Kabupaten Buol. “Oleh karena itu, hari ini kita melakukan rapat untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk menentukan besaran dana desa sudah sesuai dan tepat” tambahnya.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Buol, Abdul Yani Saad, S.Sos, menjelaskan bahwa pembagian Dana Desa di Kabupaten Buol dilakukan berdasarkan 10% dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, faktor yang lebih menentukan bukan hanya besar kecilnya desa, melainkan empat indikator utama yang menjadi acuan dalam perhitungan: luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, serta kondisi geografis dan keterjangkauan desa.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Yani juga menyoroti pentingnya pembaruan data agar besaran dana desa yang diterima lebih akurat. “Kami menggunakan Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2019 sebagai acuan, meski data yang ada sudah cukup lama. Oleh karena itu, kami sudah mengajukan pembaruan data kepada BPS, khususnya untuk jumlah penduduk dan luas wilayah desa,” tuturnya.

Lebih lanjut, Abdul Yani mengingatkan bahwa selain data dari BPS, juga diperlukan data validasi dari pemerintah pusat, seperti dari BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial, terutama terkait dengan kemiskinan. “BPK juga menyarankan kami untuk terus memperbarui data, khususnya untuk indikator kemiskinan, karena ini berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana desa yang diterima,” katanya.(

Diskominfo)

Berita Terkait

Sekda Touna Paparkan Anggaran Keagamaan dan Dana Hibah, Miliaran Rupiah Dialokasikan untuk Masyarakat
Pemkab Touna Evaluasi Program BINAR, 240 Mahasiswa Masih Menunggu Verifikasi Tahap III
Evaluasi Kerja Sama Media, Sekda Touna Tekankan Publikasi Pembangunan dan Profesionalitas Pers
Ketua Komisi I Lisa Sundari Bacakan Rekomendasi DPRD Amir Kapal Besar 4 Perusahaan Tetap Bongkar Muat di Tangkiang
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Buol Apresiasi Pendampingan Hukum Kejari
PJS Soroti Sikap Tertutup Kejari Touna Soal Pengembalian Dana Korupsi, Desak Transparansi kepada Publik
Bawaslu Banggai Perkuat Soliditas Sekretariat Melalui Rapat Evaluasi Rutin
Bawaslu Banggai Sambangi Kodim 1308/LB Sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan Jadi Fokus

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:51 WITA

Sekda Touna Paparkan Anggaran Keagamaan dan Dana Hibah, Miliaran Rupiah Dialokasikan untuk Masyarakat

Kamis, 19 November 2026 - 18:08 WITA

Pemkab Touna Evaluasi Program BINAR, 240 Mahasiswa Masih Menunggu Verifikasi Tahap III

Kamis, 19 November 2026 - 15:33 WITA

Evaluasi Kerja Sama Media, Sekda Touna Tekankan Publikasi Pembangunan dan Profesionalitas Pers

Kamis, 19 November 2026 - 13:37 WITA

Ketua Komisi I Lisa Sundari Bacakan Rekomendasi DPRD Amir Kapal Besar 4 Perusahaan Tetap Bongkar Muat di Tangkiang

Kamis, 19 November 2026 - 10:53 WITA

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Buol Apresiasi Pendampingan Hukum Kejari

Berita Terbaru