Istana Klarifikasi Soal Kenaikan Tunjangan Guru Honorer jadi Rp2 Juta

Rabu, 4 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Istana Kepresidenan mengklarifikasi mengenai misinformasi terkait dengan kenaikan gaji guru yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa pernyataan dari orang nomor satu di Indonesia itu jelas bahwa gaji guru Non-ASN yang bersertifikasi sebelum 2024 naik, mendapatkan kenaikan tunjangan Rp500.000 sehingga menjadi Rp2 juta.

“Kalau guru yang sudah punya sertifikat sebelum 2024, dia kan memang sudah punya tunjangan guru non-ASN yang punya sertifikasi sebelum 2024 kan memang sudah punya tunjangan Rp1,5 juta. Nah, nanti pada 2025 jadi Rp2 juta,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Lebih lanjut, Hasan melanjutkan bahwa untuk guru yang baru mendapatkan sertifikasi pada 2024 akan langsung mendapatkan tambahan dari tunjangan sebesar Rp2 juta pada 2025 mendatang.

Alhasil, dia menjelaskan bahwa nantinya guru Non-ASN yang baru mendapatkan sertifikat pada 2024 tak lagi mendapatkan tunjangan Rp1,5 juta terlebih dahulu, melainkan langsung menjadi Rp2 juta.

“Guru Non-ASN yang baru mendapatkan sertifikat pada 2024, ya kan, pada 2024 ada sekitar 600.000 ASN maupun Non-ASN yang dapat sertifikat. Lalu, pada 2025 nanti mereka langsung dapat tambahan dari tunjangan sebesar Rp2 juta,” ucapnya.

Tak hanya itu, Hasan juga menjelaskan bahwa untuk guru berstatus ASN yang memiliki sertifikat sebelum 2024 akan mendapatkan tunjangan sebesar satu kali gaji.

“Guru ASN kan banyak, yang baru dapatkan sertifikat pada 2024 kan jumlahnya ratusan ribu. Nah mereka ini yang mendapatkan tambahan tunjangan sebesar satu kali gaji juga,” ucapnya.

Dia pun mengatakan bahwa penambahan tunjangan kesejahteraan untuk guru akan menyasar 1,9 juta orang pada 2025 dengan total anggaran yang sudah diumumkan Presiden sebesar Rp81 triliun.

Hasan merinci bahwa Kepala Negara menambah anggaran untuk tunjangan kesejahteraan guru sebesar Rp16,7 triliun menjadi Rp81 triliun pada 2025, yang nantinya secara bertahap ditujukan seluruh guru di Indonesia yang saat ini berjumlah 2,9 juta orang.

“Jadi, total pada 2025, jumlah guru yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan itu berjumlah 1,9 juta orang. Nanti di tahun-tahun yang akan datang jumlahnya akan ditingkatkan, karena sekarang guru-guru kita ada sekitar 2,9 juta orang,” pungkas Hasan.

Sekadar informasi, kenaikan gaji guru disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam momen Puncak Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Presiden Ke-8 RI itu mengatakan gaji guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Sementara guru non-ASN menjadi Rp2 juta.

“Kami telah tingkatkan anggaran kesejahteraan guru yang berstatus PNS dan PPPK dan guru-guru non-ASN. Guru ASN dapat tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru Non-ASN nilai tunjangan profesi ditingkatkan jadi Rp2 juta per bulan,” tandas Prabowo. [bisnis.com]

Berita Terkait

Cegah Penyimpangan Pengadaan Pemkab Banggai Perkuat Kapasitas Auditor Inspektorat
170 Penyuluh Ikuti Pertemuan Rutin Subhan Lanusi Tegaskan Koordinasi Program dan Ketepatan Bantuan Pertanian Tak Boleh Terputus
Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur
DPRD Banggai Tetapkan Tujuh Ranperda Regulasi Pajak hingga Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas
Anggaran Banggai 2027 Mencapai Rp2.46 Triliun Efektivitas Belanja Menjadi Tantangan
Fraksi PKB Minta Pemkab Banggai Benahi PAD Pelayanan Air Bersih dan Kinerja BUMD dalam RAPBD 2027.
Legislasi Banggai 2027 Mulai Disiapkan Pemkab dan DPRD Usulkan 11 Ranperda
Aturan Sempadan Jalan Diduga Diabaikan Dinas PUPR Banggai Jangan Tutup Mata terhadap Bangunan di Lapangan

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 18:03 WITA

Cegah Penyimpangan Pengadaan Pemkab Banggai Perkuat Kapasitas Auditor Inspektorat

Senin, 9 November 2026 - 14:08 WITA

170 Penyuluh Ikuti Pertemuan Rutin Subhan Lanusi Tegaskan Koordinasi Program dan Ketepatan Bantuan Pertanian Tak Boleh Terputus

Senin, 9 November 2026 - 07:10 WITA

DPRD Banggai Tetapkan Tujuh Ranperda Regulasi Pajak hingga Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas

Senin, 9 November 2026 - 06:51 WITA

Anggaran Banggai 2027 Mencapai Rp2.46 Triliun Efektivitas Belanja Menjadi Tantangan

Senin, 9 November 2026 - 06:37 WITA

Fraksi PKB Minta Pemkab Banggai Benahi PAD Pelayanan Air Bersih dan Kinerja BUMD dalam RAPBD 2027.

Berita Terbaru